Aksi Tabur Bunga Dilakukan GRJ Sebagai Kritik Terhadap Bupati Atas Amblesnya Pertokoan Jompo

hariansuara.com, Jember - Puluhan orang yang menamakan diri sebagai Gerakan Reformasi Jember (GRJ) turun ke jalan, Selasa (03/03/2020), menyampaikan protes dan kritik terhadap Bupati Jember atas kasus amblesnya Jalan Sultan Agung di mana pertokoan Jompo roboh, dini hari kemarin.

Massa Gerakan Reformasi Jember ini berjalan kaki sambil melakukan tabur bunga sekitar pukul 10.00 WIB. Dimulai dari titik lokasi amblesnya jalan di kelurahan Jember Kidul, Kaliwates, sampai ke Pendopo Wahyawibawagraha yang merupakan rumah dinas dan tempat berkantor Bupati Jember.

"Aksi Tabur Bunga ini sebagai simbol dan sindiran kami kepada Bupati Jember, karena Bupati tidak mau mendengar saran dan kritikan dari berbagai pihak. Ini yang bisa kami lakukan untuk memberikan kritik. Seandainya Bupati lebih responsif seharusnya peristiwa ini tidak terjadi," ujar Kustiono Musri, salah satu juru bicara GRJ, kepada hariansuara.com, Selasa, (3/3/2020).

Kustiono mengatakan tanda-tanda ambrolnya itu sebenarnya sudah terlihat dua tahun yang lalu. Bahkan satu tahun yang lalu itu DPRD kabupaten dan Propinsi sudah memperingatkan. Rukonya sendiri, sambung Kustiono, sudah ada dari tahun 1970-an dan diresmikan Mendagri waktu itu di tahun 1975 dengan posisinya memang menggantung di atas sungai.

"Sempet ketika di tahun 2010, saya sebagai Ketua RW di sana, lokasi memang sudah menggantung dan jalan juga sering ambles. Waktu itu pemerintah sebelum ini relatif ada perawatan jalan yang rutin sehingga tidak nampak  parah. Sempat pula di tahun 2012 ada penanganannya, tetapi mungkin tidak ada yang kontrol maka semakin parah. Dan di pemerintah sekarang, parahnya semakin parah, sampai kemudian ambruk beneran kemarin," tutur Kustiono.

Aksi Gerakan Reformasi Jember yang berakhir pada siang hari ini berjalan tertib dan menarik perhatian masyarakat yang melintas. Massa GRJ juga memekikkan takbir dan shalawat sepanjang perjalanan.

Massa menilai, insiden ambrolnya jalan dan menyebabkan pertokoan milik warga masyarakat, tentunya kerugian yang tak sedikit ini seharusnya tidak terjadi jika Bupati sejak lama mau mendengarkan kritik dan masukan dari berbagai pihak. (*)