INFID: Penanggulangan Covid-19 Mulai Kuat Tetapi Belum Cukup

hariansuara.com, Jakarta - Memasuki dan menuju 30 hari penanganan COVID-19, kebijakan dan tindakan pemerintah Indonesia terhadap krisis kesehatan akibat COVID-19 mulai terlihat kuat dan koheren. Namun masih kurang cepat dan kurang memadai dibanding kebutuhan warga dan kebutuhan untuk mencegah perluasan dampak sosial ekonominya. 

International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) mengindikasikan hal ini menjadi tiga yaitu Ketersediaan dan kecukupan alat alat kesehatan termasuk alat tes dan ventilators serta jumlah tenaga kesehatan.  Kurangnya kepaduan informasi antar lembaga pemerintah dan  Kurangnya jaminan sosial bagi warga dan insentif kemudahan bagi industti dan UMKM.

Ketidakcukupan fasilitas penanganan kesehatan COVID-19 masih mengkhawatirkan. Lima organisasi tenaga kesehatan (IDI, PDGI, PPNI, IBI dan IAI) mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo, yang menegaskan bahwa alat pelindung diri (APD) sifatnya mutlak dibutuhkan, begitupun keadilan distribusinya. Jika prioritas ketersediaan fasilitas testing masih belum mencukupi, maka sebaiknya perlindungan kepada tenaga kesehatan menjadi prioritas utama.

Pemerintah Indonesia tidak hanya kekurangan APD, tetapi juga ventilator. Prioritas dukungan dan kemudahan hendaklah diberikan bagi industri produksi alat kesehatan seperti masker, baju hazmat, ventilator dan sebagainya untuk mencukupi kebutuhan alat kesehatan 

Di sisi lain, kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat telah muncul, akan tetapi belum diikuti kecukupan informasi dan diseminasi dari pemerintah. Contoh,  kegiatan penyemprotan desinfektan. Upaya dan anjuran pemerintah telah mendapatkan dukungan secara swadaya dari warga, namun  tanpa diimbangi dengan kecukupan informasi dan sosialisasi baik prosedur, takaran serta dampaknya pada manusia. Padahal, desinfektan semestinya digunakan pada benda tak hidup, dan antiseptik dipakai untuk tubuh manusia. WHO bahkan menyebutkan penyemprotan desinfektan ke tubuh seseorang dapat melukai selaput lendir (seperti mulut).

Meskipun demikian, apresiasi penanganan di tengah krisis Covid-19 perlu diberikan kepada pemerintah. Keberadaan fasilitas rumah sakit darurat Covid-19 sebagai lokasi penyembuhan dan isolasi telah beroperasi di Wisma Atlet Kemayoran. Hotel BUMD provinsi DKI Jakarta juga telah dialihfungsikan sebagai tempat menginap bagi tenaga medis. Inisiatif lainnya yang patut diapresiasi adalah Presiden telah memberikan insentif tambahan bagi tenaga kesehatan sebagai bagian jaminan sosial bagi tenaga kesehatan.

Penanganan dampak sosial ekonomi bagi pekerja dan warga kelompok rentan ekonomi bawah, masih belum terlaksana dan dirasakan. Hingga saat ini, pemerintah masih belum lugas karena masih adanya tarik ulur keputusan lintas kementerian dan lembaga pemerintah. Sebagai contoh, pemerintah berkoordinasi dengan OJK, masih berupaya menggagas implementasi kelonggaran cicilan berupa kendaraan bermotor untuk tujuan produktif bagi para supir transportasi online serta nelayan. Pada kesiapan Bantuan Langsung Tunai (BLT), tambahan dana kepada keluarga miskin dan kelompok rentan yang terdampak Covid-19 juga baru hendak diberikan di bulan April mendatang. BLT ini direncanakan akan diberikan kepada 15,2 juta keluarga yang terdaftar sebagai penerima bantuan pangan nontunai (BPNT).

Bona Tua (Program Officer SDG INFID), menyatakan, "Pemerintah dapat mempertimbangkan kebijakan afirmatif khusus untuk melindungi warga rentan. Afirmasi kepada kelompok warga lanjut usia (lansia) dan disabilitas (rentan usia dan kondisi kesehatan, termasuk ketahanan ekonominya). Perlindungan ini bisa mencakup layanan kesehatan, bantuan pangan non-tunai melalui jemput bola hingga tunjangan pendapatan bulanan selama periode April dan Mei (sesuai Periode Darurat Bencana Wabah Virus Corona Pemerintah)."  

Sugeng Bahagijo (Direktur Eksekutif INFID), menyatakan, "Kita berharap dan menunggu kebijakan publik yang kuat melindungi warga dan merawat harapan rakyat Indonesia. Salah satu caranya, adalah dengan memanfaatkan modal sosial dan peran masyarakat dalam penanganan COVID-19. Test Massal di Kota Besar dengan melibatkan RS dan Klinik Swasta dan RS dan Klinik lembaga sosial keagamaan (NU, Muhammadiyah, dll) dapat mencapai tujuan efektivitas dan legitimasi. Pada masa krisis ini semua pihak perlu bahu-membahu ikut serta mengatasi masalah."(*)