Komisi X DPR: Sertifikasi Sampai Guru Berkualitas Masih Jadi Persoalan Utama

Jakarta –  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dinilai masih banyak persoalan yang belum dituntaskan. Salah satu yang jadi persoalan adalah baru 1 juta dari 3,9 juta guru yang memenuhi syarat minimal kualifikasi akademik S1 atau diploma IV. 

“Beberapa persoalan, misalnya dari 3,9 juta guru, baru 1 juta guru yang memenuhi syarat minimal kualifikasi akademik S1 atau Diploma IV. Bahkan, dari data tersebut  baru 1,9 juta yang tersertifikasi,” kata Wakil Ketua Komisi X Fikri Faqih dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/10/2016).

Hal tersebut disampaikan Fikri saat acara Konvensi Nasional Pendidikan (Konaspi) ke-8 yang diselenggarakan Universitas Negeri Jakarta, di Hotel Grand Sahid, Jakarta.

Dijelaskan Fikri, persoalan terkait di tengah minimnya jumlah guru yang baru tersertifikasi, anak-anak Indonesia harus mengalami kenyataan hingga tahun 2020, terdapat 316 ribu guru yang akan mengalami pensiun.

“Artinya, rata-rata per tahun terdapat 75 ribu guru yang pensiun. Persoalan ini, jika tidak dicari solusinya secara cepat dan bijaksana, akan mengurangi daya saing anak bangsa dalam menghadapi era globalisasi,” tutur politikus PKS tersebut.

Menurutnya, rekrutmen tenaga pendidik baru yang berkualitas lebih lamban dibandingkan laju pertumbuhan anak yang masuk usia sekolah. Minimnya kemampuan pemerintah menghasilkan tenaga pendidik baru berkualitas tercermin dari daya tampung asrama Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang berkisar di angka 5000.

“Padahal, kebutuhan untuk memenuhi hal tersebut per tahun sebesar 40.000 per tahun,” jelasnya.

Secara peran, LPTK memiliki fungsi menjadi tempat pelaksana sertifikasi guru yang ditetapkan Kemenristekdikti kepada para sarjana untuk menjadi tenaga pendidik. Maka, fungsi koordinasi antara Kemenristekdikti dan Kemendikbud harus terus ditingkatkan.

“Target Kemenristekdikti untuk memenuhi target 46 dari 17 LPTK di tahun 2016 ini, harus tercapai,” tegas Fikri.

Maka, sebagai mitra dari Kemenristekdikti dan Kemendikbud, Komisi X DPR akan senantiasa mendorong dua kementerian tersebut menginventarisasi masalah guru, terutama terkait kualifikasi dan sertifikasi guru.

Hal ini untuk memberi solusi pengangkatan dengan mempertimbangkan usia, masa kerja, dan sebagainya.

“Komisi X mendorong kementerian terkait agar membuat blue print peningkatan produktifitas lulusan guru yang berkualitas, melalui peningkatan kapasitas asrama LPTK. Yang paling penting peningkatan kualitas pendidikan di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal,” sebut Fikri. (*)   Ikram Ramadhan