Login

Username / Email :
Password :
Forgot Password Sign Up
Belum memiliki akun? Daftar Sekarang!
Close [x]
Nasional

Ombudsman: Pembiaran Pemerintah Terhadap Kelangkaan Masker dan APD Termasuk Maladministrasi

Nasional
08 Apr 2020
Ombudsman: Pembiaran Pemerintah Terhadap Kelangkaan Masker dan APD Termasuk Maladministrasi

hariansuara.com, Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia mencermati kontroversi ekspor masker dan APD. Ombudsman juga menerima pertanyaan dari kalangan media dan masyarakat yang pada intinya: Apakah maraknya ekspor masker dan APD di tengah kebutuhan domestik begitu tinggi merupakan indikasi telah terjadi maladministrasi dalam mata rantai produksi?

Alamsyah Saragih, Anggota Ombudsman RI, dalam siaran persnya, Rabu, (8/4/2020), menjelaskan pihaknya  telah menyampaikan ke publik pada tanggal 8 Maret 2020 bahwa pada prinsipnya pemerintah patut menerbitkan kebijakan larangan ekspor dan melakukan pengaturan harga dalam situasi darurat Covid-19.

"Jika Pemerintah menyadari kebutuhan domestik tinggi maka pemerintah dapat mempertimbangkan untuk menerapkan kebijakan domestic market obligation bagi Industri yang memproduksi," tuturnya.

Untuk itu Kemenkes atau instansi terkait dapat mengusulkan ekspor bahan baku masker, masker,  antiseptik,  dan APD ke dalam larangan dan/atau pembatasan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan, sehingga Kementerian Perdagangan dan bea cukai dapat mencegah ekspor produk tersebut maupun mengawasi kemungkinan terjadi penyiasatan kode HS.

"Melakukan pembiaran terhadap kondisi tersebut sehingga kebutuhan masyarakat dan pelayanan kesehatan terganggu adalah suatu Maladministrasi,"pungkasnya. (*)

TANGGAPAN ANDA MENGENAI BERITA INI

Senang

0

Tidak Peduli

0

Marah

0

Sedih

0

Takjub

0

Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting

KOMENTAR TERBARU

X
X