Perppu Kebiri Dinilai Belum Ada Aturan Soal Rehabilitasi Sosial bagi Korban

Jakarta - DPR mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun, Perppu ini masih menjadi kritikan karena dinilai belum memiliki muatan pasal yang lebih baik dan komprehensif untuk disahkan menjadi undang-undang.

Salah satu kritikan dilontarkan Anggota Komisi VIII DPR Iqbal Romzi yang menilai Perppu tersebut tidak memuat aturan yang berkenaan rehabilitasi sosial dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual.

“Perppu tersebut selain memuat pasal tentang pemberatan hukuman bagi pelaku, seharusnya juga memuat pasal-pasal yang berkenaan dengan rehabilitasi sosial dan perlindungan bagi korban,” kata Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Senin (17/10/2016).

Iqbal menambahkan rehabilitasi sosial dan perlindungan korban kekerasan seksual adalah usaha yang mendesak dan perlu dilakukan. Maka, hal tersebut merupakan upaya dalam rangka pemulihan korban agar kembali mendapatkan kedudukannya di keluarga, masyarakat, dan lingkungan sosial lainnya.

Pasalnya, ia melihat selama ini korban kekerasan seksual anak mengalami penderitaan tak hanya fisik, namun psikis dan sosial.

“Kekerasan seksual terhadap anak sangat rentan berakibat pada terjadinya luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, danatau meninggal dunia,” jelas politikus PKS itu.

Kemudian, stigma para korban kekerasan seksual juga dikucilkan oleh keluarga dan masyarakat karena menanggung aib serta trauma yang membuat korban semakin tertekan secara psikis.

“Rehabilitasi sosial juga sangat perlu untuk dilakukan agar korban kembali mempunyai rasa percaya diri yang baik sehingga mampu menyadari dan dapat bertanggung jawab atas masa depan dirinya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Iqbal menilai pemerintah perlu menghadirkan regulasi turunan yang lebih komprehensif dari Perppu tersebut untuk korban. Jadi, tak hanya pelaku kekerasan seksual.

Aspek pemulihan harga diri serta adaptasi bagi korban kekerasan seksual juga perlu disoroti agar dapat kembali diterima oleh lingkungan sosial dimana mereka tinggal.

“Walaupun Perppu tersebut akhirnya disahkan menjadi UU, Fraksi PKS mendesak agar pengesahan tersebut menjadi pintu masuk bagi revisi UU No. 23 Tahun 2002 agar terwujud UU yang lebih komprensif dalam melindungi anak, salah satunya dari ancaman kekerasan seksual,” ujarnya. (*)   Ikram Ramadhan