BNPB: Estimasi Kerusakan dan Kerugian Banjir Bandang di Garut Capai Rp 228 Miliar

Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan total estimasi kerusakan dan kerugian pascabencana banjir bandang Garut mencapai Rp 228 miliar, Nilai estimasi ini berasal dari sektor pemukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi, dan lintas sektor.

Dari lima sektor tersebut, pemukiman dengan sub sektor perumahan dan prasarana lingkungan memiliki nilai kerusakan dan kerugian sekitar Rp 83 miliar.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan  pendanaan menjadi persoalan yang sangat mendasar terhadap proses rehabilitas dan rekonstruksi tersebut.

“Pemerintah daerah memperkirakan skema pendanaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) namun belum tentu jumlah yang dianggarkan mencukupi total nilai kerusakan dan kerugian,” kata Sutopo dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/10/2016).

Dia menambahkan dunia usaha atau Badan Usaha Milik Negara serta masyarakat dapat berperan untuk mendukung proses rehabilitasi-rekonstruksi tersebut. Dicontohkan seperti pascabencana Banjarnegara dan Purworejo.

“Dunia usaha dan masyarakat terbukit mampu untuk mempercepat proses rehabilitasi, rekontruksi pascabencana,” jelasnya..

Dijelaskan pemahaman warga yang terdampak atau pun yang berada di kawasan rawan sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses rehabilitasi-rekonsiliasi.

Sekretaris Daerah Kabupaten Garut Iman Alirahman mengatakan bahwa aparatnya mengalami kesulitan untuk meyakinkan warga pindah. “Sekalipun diberi rumah, mereka memaksakan untuk membangun kembali rumahnya di lokasi terdampak,” kata Iman.

Pemerintah Kabupaten Garut menghadapi tantangan bahwa daerah Garut 81% merupakan kawasan hutan lindung. Sedangkan sisanya kawasan yang dapat dibudidayakan. Penataan kawasan menjadi problematik, khususnya terkait dengan pemukiman warga terdampak dan peghidupan.

 “Relokasi tidak hanya berdasarkan jumlah rumah yang akan dibangun tetapi juga penentuan kawasan yang aman,” tambah Iman.

Sementara ini, pemerintah pusat telah berkomitmen penyediaan dua tower rumah susun berkapasitas masing-masing 70 KK dan 50 unit dengan skema rumah khusus. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati, data pengungsi yang terdampak banjir bandang berjumlah 787 KK (2.525 jiwa) dan data rumah rusak berjumlah 2.529 unit dengan rincian 830 rusak berat, 473 rusak sedang, dan 1.226 rusak ringan.  (*)  Joko Waluyo