Federasi Serikat Pekerja BUMN: Pemberantasan Pungli Tingkatkan Kesejahteraan Karyawan

Jakarta – Instruksi pemberantasan pungutan liar (pungli) yang digaungkan Presiden Joko Widodo diapresiasi berbagai pihak. Upaya ini sebagai salah satu bentuk gebrakan yang akan meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Pouyono mengatakan pungli memliki korelasi yaitu berdampak tak kunjung meningkatnya kesejahteraan pekerja. Pasalnya, pungli menjadi salah satu faktor yang signifikan mempengaruhi pos keuangan perusahaan swasta.

“Faktor  yang mempengaruhi pengeluaran perusahaan tidak  hanya pembayaran upah ke pekerja. Salah faktor  yang signifikan mempengaruhi pos pengeluaran keuangan  perusahaan swasta dan BUMN adalah biaya pungutan liar,” kata Arief dalam keterangan tertulisnya, Rabu (19/10/2016).

Dijelaskan Arief, pungli memberikan dampak yang negatif terhadap kesejahteraan upah buruh. Pasalnya, perusahaan mengeluarkan pos tersendiri dalam persoalan ini. Ia menekankan praktik pungli memberikan contoh buruk dalam kinerja perdagangan.

Misalnya, kata dia, dari data penelitian tahun 2014, bahwa proses ekspor-impor di pelabuhan selama setahun diperkirakan mencapai Rp7 triliun.

“Dan  mengalami  peningkatan tiap  tahunnya.  Selain  berbagai  biaya  pungli tersebut,  belum lagi perusahaan  swasta dan BUMN   juga  harus mengalokasikan  dana  untuk  biaya  perijinan,” jelasnya.

Arief menambahkan dampak pungli terlihat dari Logistic Performance Index Indonesia tahun 2016 yang turun ke peringkat  63 dari sebelumnya peringkat 53. Pengaruh yang dilihat antara lain kualitas perdagangan dan infrastruktur transportasi.

“Di mana jebloknya dapat dilihat dari peringkat logistik Indonesia jeblok/turun seperti efisiensi proses clearance Bea Cukai,” tuturnya.

Peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) di Kemenhub, pekan lalu diapresiasi sebagai terobosan

Presiden Joko Widodo bersama Polri. Ia mernyimpulkan latar belakang Presiden Jokowi yang merupakan pengusaha mebel pasti pernah menjadi korban pungli.

“Pak Joko Widodo sebenarnya saat menjadi pengusaha Mebel juga pasti jadi korban pungli mulai dari pencarian bahan baku untuk Mebel hingga mebel siap  untuk di ekspor ke luar negeri,” jelasnya.

Diharapkan pemerintah konsisten dalam pemberantasan pungli ini. Institusi Polri diharapkan juga optimal dalam memerangi oknum pelaku pungli.

“FSP BUMN Bersatu juga berharap Polri bisa optimal dalam memberantas pungli yang selama ini sudah jadi perjuangan kaum pekerja,” tuturnya. (*)