KPK: 5 Mitra Kartu Prakerja Punya Sarat Konflik Kepentingan

hariansuara.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan delapan platform digital yang merupkan mitra kartu prakerja tak melewati mekanisme pengadaan barang dan jasa. Ada dugaan lima dari delapan plarform digital tersebut sarat konflik kepentingan.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menjelaskan dugaan tersebut merujuk dari hasil kajian KPK terhadap program Kartu Prakerja. Ia menekankan program ini awalnya diproyeksikan untuk kondisi normal dengan mengacu Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020. 

Namun, program ini diterapkan saat pandemi Corona (Covid-19). Proyeksi program ini seperti semi-bantuan sosial dengan anggaran Rp20 triliun. Target peserta dalam program ini diketahui 5,6 juta orang.

Pun, komposisi total insentif pasca-pelatihan sebesar Rp2.400.000/orang. Lalu, insentif survei kebekerjaan sebesar Rp150.000/orang. Angka ini lebih besar dari nilai bantuan pelatihannya itu sendiri, yaitu sebesar Rp1.000.000/orang.

Dari hasil kajian, KPK menyatakan penetapan platform digital sebagai mitra kerja yang dilakukan oleh Komite Cipta Kerja pada 9 Maret 2020 sebelum manajemen pelaksana dibentuk menjadi keliru. Sebab, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 35 dan Pasal 47 dalam Permenko Nomor 3 Tahun 2020.

Kata dia, semestinya kerja sama dengan platform digital dilaksanakan oleh manajemen pelaksana yang dibentuk terlebih dulu.

"Kerja sama dengan 8 (delapan) platform digital tidak melalui mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJ). Terdapat konflik kepentingan pada 5 (lima) dari 8 (delapan) Platform Digital dengan Lembaga Penyedia Pelatihan," jelas Alex kepada wartawan, Kamis, 18 Juni 2020.

Dia merincikan delapan platform perusahaan gigital yaitu Tokopedia, Bukalapak, Skill academy (Ruangguru), MauBelajarApa.com, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan Sisnaker (Sistem Informasi Ketenagakerjaan). Adapun lima platform digital yang dimaksud KPK sarat konflik kepentingan itu yaitu Skill Akademy (Ruangguru), Pintaria, Sekolahmu, MauBelajarApa.com, dan Pijar Mahir.

Alex menuturkan, platform digital itu sarat konflik kepentingan. Sebab, lima platform digital di antaranya selain bertindak sebagai platform juga berfungsi sebagai lembaga pelatihan. Contohnya, kata dia, seperti Skill Academy.

Dia menyebut dari 277 jumlah pelatihan sebanyak 117 oleh Skill Academy by Ruangguru. Selain itu, Platform Skill Academy dan Skill Academy by Ruangguru bernaung di perusahaan yang sama PT Ruang Raya Indonesia.

Polemik keterlibatan Ruangguru dalam program mitra Kartu Prakerja sempat memantik kontroversi dan disorot publik. Saat itu, bos Ruangguru yakni Adamas Belva Syah Devara adalah staf khusus milenial Presiden Jokowi.

Kemudian, 250 pelatihan dari 1.895 pelatihan yang tersedia ternyata milik Lembaga Penyedia Pelatihan yang memiliki konflik kepentingan dengan platform digital. Kontroeversi ditambah karena materi pelatihan tak dibekali dan disiapkan dengan kualifikasi sesuai syarat.

"Materi pelatihan tersedia melalui jejaring internet dan tidak berbayar. Dari 1.895 pelatihan dilakukan pemilihan sampel didapatkan 327 sampel pelatihan. Kemudian dibandingkan ketersediaan pelatihan tersebut di jejaring internet," ujar Alex.(*) ras/zai