Ketika Asa Orangtua Pupus karena Kisutnya PPDB

hariansuara.com, Jakarta - Rindang Cahaya Wulan (38), masih tak habis pikir dengan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta 2020 yang bikin rempong. Jalur zonasi sampai prestasi akademik sudah dicobanya. Tapi, masih belum ada kepastian.

"Ini kok rempong amat ya sekarang. Pusing dah, saya sama suami udah coba itu," ujar Wulan, sapaan akrabnya kepada hariansuara, Jumat, 3 Juli 2020.

Dia curhat soal putri pertamanya, Alifah (12) yang hendak masuk jenjang SMP di Jakarta Timur. Masuk sekolah negeri yang dimimpikan putrinya jadi kebahagiaan tersendiri.

Namun, asa itu nyaris pupus karena sistem PPDB tahun ini yang dinilai bikin keder orangtua. Jalur zonasi pupus karena kalah bersaing dengan anak yang usianya lebih tua tapi prestasi akademik biasa. Pun, untuk masuk dari jalur prestasi akademik tak segampang yang dibayangkan.

Bolak balik ke sekolah yang diingin putrinya tak masalah bagi Wulan meski sekarang lagi pandemi Corona (Covid-19). Asal ia bisa memonitor dan ada harapan bisa diterima. Tapi, lagi-lagi ikhtiarnya belum bisa ada jawaban pasti dari sekolah.

"Sekarang tunggu jalur mandir aja dari sekolahnya itu. Semoga diubah kek ini sistem enggak jelas, rempong," ujarnya kesal.

Opsi masuk sekolah swasta juga tak jadi rencana Wulan untuk putri kesayangannya tersebut. Bukan soal biaya. Tapi, memang dari jenjang SD, Alifah sudah menjalankan sekolah negeri.

Perasaan yang sama disampaikan salah seorang ortu di Jakarta Selatan, Andri, (43). Ia minta sistem PPDB segera diubah dan tak menjadi ruwet seperti sekarang.

Kekecewaan dari nada suaranya terdengar meninggi. Pupus, ia gagal memasukkan putranya ke sekolah negeri yang diinginkannya. Terpaksa, putranya Doni, (16) kini bersekolah dengan jarak yang cukup jauh dari rumah.

Jalur zonasi dan akademik sudah diperjuangkan Andri. Ikhtiar sudah tapi hasil berkata lain.

"Sekolah swasta gede biayanya sekolah SMA mah. Ya udah yang diterima dulu aja, jauh dari rumah jadinya. Kisut dah sistem sekarang," tuturnya.

Keluhan ortu ini sudah direspons Komisi X DPR yang membidangi pendidikan. Wakil Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf menyampaikan mesti ada solusi dari persoalan ini.

Dede bilang pihaknya sudah memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dalam rapat kerja pada Kamis kemarin, 2 Juli 2020. Ia tak menampik mesti ada evaluasi dari sistem ini terutama PPDB DKI yang banyak menuai persoalan.

Contoh persoalan yang dimaksud Dede ketika ada calon siswi di Jakarta yang sudah berjuang total untuk masuk sekolah favoritnya. Tapi, ia kalah bersaing hanya karena usia siswa lain yang lebih senior.

"Catatan ini yang kami perhatikan. Ini kan memunculkan ketidakadilan bagi ortu, terutama siswa yang punya prestasi apik. Kami masih bahas ini lagi di Komisi X DPR," kata Dede. (*) lia/umi