Heboh Izinkan Ekspor Benih Lobster, tapi Menteri Edhy Jarang Didemo Nelayan

hariansuara.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo jadi figur kontroversial karena kebijakannya yang mengizinkan benih lobster diekspor. Begitupun menyangkut kebijakan yang mencabut larangan penangkapan benih lobster. Namun, Edhy dinilai lebih memahami aspirasi nelayan ketimbang menteri sebelumnya, Susi Pudjiastuti.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai semua pihak harus melihat secara obyektif dalam polemik ini. Tak perlu membangun opini publik yang mengarahkan persepsi tertentu.

Ia tak menampik, secara politik, reputasi Edhy jadi minus karena kebijakannya tak dilihat secara utuh. Bully-an netizen menyerang KKP dan Edhy. Namun, politikus Gerindra itu sepertinya tak ambil pusing.

Menurutnya, perspektif kebijakan publik Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 yang mengatur pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan, memuat sejumlah subtansi bagi keberlangsungan hidup nelayan. Harapan lainnya untuk keberlanjutan losbter di alam, serta manfaat ekonomi dalam bentuk pemasukan untuk negara.

“Dalam hal substansi ini pastinya kita harus membandingkan saat (penangkapan dan ekspor) lobster ini dilarang dan saat larangan ini dicabut. Saya pikir ada adu opini di sini, tapi yang setuju (pencabutan larangan) lebih banyak. Yang menolak hanya bangunan argumentasi elite saja,” kata Adi kepada wartawan, Rabu, 8 Juli 2020.

Dia membandingkan dengan sejumlah kebijakan Menteri KKP sebelumnya seperti larangan penangkapan dan ekspor lobster sampai larangan alat tangkap cantrang terbukti banyak merugikan nelayan. Hal ini tampak terlihat dengan seringnya aksi demonstrasi para nelayan lantaran menentang kebijakan-kebijakan itu. 

“Sudah delapan bulan Edhy Prabowo menjabat Menteri KKP. Tak ada lagi itu demo nelayan di KKP," ujarnya.

Aksi demo yang dilakukan nelayan kerap terjadi di masa Susi. Contohnya saat ribuan buruh dan nelayan menggeruduk kantor Kementerian KKP pada 2015 lalu. Nelayan protes Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 itu tentang Larangan Penggunaan Pukat Hela dan Tarik di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia diprotes. Bahkan, saat itu ada suara kritis dari Komisi IV DPR ke Susi. 

Kemudian, kalangan nelayan sempat demo di Istana pada 2017 lalu. Saat itu, nelayan ditemani buruh menuntut pemerintah melegalkan cantrang, payang dan lain-lain sebagai alat tangkap nelayan.

Mereka juga mendesak Presiden Jokowi untuk membatalkan seluruh peraturan yang dibuat Susi karena dinilai berdampak buruk terhadap sektor perikanan di Tanah Air.

Adi menilai masyarakat terutama netizen cendrung tertarik mengomentari hal-hal yang bersifat gimik, tapi melupakan persoalan substansial. Padahal, kata dia, kinerja Menteri Edhy lebih terukur dan dirasakan manfaatnya oleh nelayan ketimbang menteri sebelumnya. 

“Edhy bekerja dalam sunyi. Ia tak peduli di-bully netizen yang entah siapa orangnya. Tapi. kebijakannya dipuji Presiden, sejumlah gubernur dan nelayan,” kata Adi.(*) umi/umi  Foto: Edhy Prabowo (Twitter @kkpgoid)