Dua Tahun Pemerintahan Jokowi, Kaum Buruh Belum Sejehtara

Jakarta – Nasib buruh dan masyarakat kecil dinilai belum ada perubahan selama dua tahun pemerintahan Jokowi-JK. Indikator penilaian ini karena kebijakan yang berujung menurunnya daya beli masyarakat, bertambah angka kemiskinan dan pengangguran.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan kembalinya rezim upah murah dengan terbitnya Peaturan Pemerintah Nomor 78/2015 menjadi penyebab rendahnya kesejahteraan kaum buruh. Dari data Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) 2014-2015, data buruh di Indonesia lebih rendah dari negara di Asia Tenggara.

“Bahkan upah rata rata buruh Indonesia lebih rendah dari  Vietnam, Filipina, Thailand,” kata Said dalam pesan singkatnya, Kamis 919/10/2016).

Iqbal menjelaskan makin melebarnya kesenjangan pendapatan rakyat yang terlihat angka ratio 2016 dari Bank Dunia. Ia mengkritisi adanya APBN dan APBD hanya membuat yang kaya makin sejahtera. Berbeda dengan yang miskin, makin miskin.

Hal ini ditandai dengan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di industry otomotif, elektronik, farmasi, dan garmen.

“Dalam tiga bulan sejak Januari-Maret 2016 terjadi PHK sebanyak 36.268 buruh. Gagalnya pengadaan 1 juta rumah buat buruh dan rakyat kecil yang hanya tercapai 30%-40% saja,” tuturnya.

Kemudian, banyaknya tenaga kerja asing (TKA) Tiongkok yang tak terampil dan melanggar undang-undang telah mengancam pekerja lokal. Namun, pemerintah terkesan seperti tak berdaya dan membiarkan saja," ujar Said di Jakarta, Kamis (21/10).

Lebih lanjut, Said mengatakan, meningkatnya kekerasan dan kriminalisasi terhadap buruh aktivis HAM dan petani menjadi contoh lain. Begitupun dengan pengesahan Peraturan Pemerintah jaminan pensiun terburuk sedunia dengan iuran 3% dan manfaat pensiun buruh hanya mendapat Rp 300 ribu/bulan buat hidup.

"Presiden Jokowi juga membuat UU tax amnesty yang menciderai rasa keadilan buruh dan rakyat yang taat bayar pajak, tapi penjahat/maling pajak malah diampuni melanggar UUD 45 pasal 23A, 27, 28F dan faktanya target jumlah dana dari luar negeri(repatriasi) tidak tercapai,” sebutnya. (*)  Albi Wahyudi