Tolak RUU HIP, HNW: DPR-Pemerintah Jangan Jatuh di Lubang yang Sama

hariansuara.com, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)Hidayat Nur Wahid, mendesak agar rapat paripurna DPR pada Kamis hari ini, 16 Juli 2020 merespons penolakan publik terhadap Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP). DPR harus kompak dengan pemerintah menolak RUU HIP.

Hidayat menilai kemunculan isu RUU HIP sudah membuat gaduh dengan aksi penolakan di berbagai daerah.

“Semakin banyak penolakan dan adanya kegaduhan akibat RUU HIP yang kontroversial seharusnya sudah bisa menjadi alasan DPR bersama pemerintah untuk bersikap resmi menghentikan pembahasan. Bahkan mencabut RUU HIP dari Prolegnas Prioritas 2020," kata HNW, sapaan akrab Hidayat dalam keterangan resminya yang dikutip hariansuara, pada Kamis, 16 Juli 2020.

HNW pun kecewa terhadap hasil rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan Pemerintah yang menarik 16 RUU dari daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020. Namun, tak ada RUU HIP dari daftar RUU yang ditarik tersebut.

Dia menyayangkan hal tersebut karena penolakan terhadap RUU ini sangat masif dilakukan dari berbagai elemen masyarakat.

“Suara dan aspirasi mereka juga sudah disampaikan Anggota Baleg dari Fraksi PKS dalam Rapat Kerja Baleg DPR RI dengan Pemerintah (yang diwakili Menkumham) serta DPD,” ujarnya.

Maka itu, HNW meminta Rapat Paripurna jadi forum  pengambilan keputusan tertinggi di DPR bisa mengagendakan membahas pencabutan RUU HIP dari Prolegnas. Ia menagih janji pimpinan DPR yang menyatakan siap menghentikan pembahasan.

Apalagi, sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD meminta DPR agar tak membahas RUU HIP lagi. Sebab, sikap pemerintah sudah resmi menunda pembahasan RUU tersebut.

“Pimpinan DPR sudah berkomitmen secara terbuka kepada pimpinan ormas yang berdemonstrasi menolak RUU HIP untuk menghentikan pembahasan RUU HIP ini bermasalah ini. Jadi, apalagi yang mau ditunggu?” tuturnya. 

Pun, ia menyindir agar DPR dan Pemerintah bisa kompak serta tak lagi jatuh pada lubang yang sama. Sindiran ini lantaran meloloskan RUU HIP jadi RUU Usul Inisiatif DPR. Meskipun saat itu sudah ada peringatan serta penolakan dari Fraksi PKS (FPKS) dan Fraksi Demokrat di DPR.

“Ketika RUU ini dibahas sudah diingatkan FPKS di Baleg terkait beberapa konten yang bermasalah. Lalu, tidak dihiraukan, sehingga dibawa ke paripurna. Di Rapat Paripurna, penolakan dari FPKS dan Fraksi Partai Demokrat juga diabaikan," ujar Wakil Ketua Majelis Syuro PKS itu.

Untuk diketahui, RUU HIP jadi kontroversi dan menuai penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Salah satunya karena tak diakomodasinya TAP MPRS XXV/1966 yang mengatur larangan penyebaran ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

RUU ini juga dinilai bisa membangkitkan paham komunisme. Dasar Pancasila juga berpotensi diubah jadi trisila dan ekasila.(*) ras/lia    Foto: Demo tolak RUU HIP (ANTARA FOTO)