Kontroversi RUU HIP: DPR-Pemerintah sepakat Ganti Jadi RUU BPIP

hariansuara.com, Jakarta - Pemerintah dan DPR sepakat mengubah Pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) jadi RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Pengumuman ini disampaikan usai sejumlah menteri menemui pimpinan DPR.

Rombongan pemerintah dipimpina Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD. Mahfud tampak ditemani Menkumham Yasonna Laoly, Mendagri Tito Karnavian, dan Mensesneg Pratikno. 

Ketua DPR, Puan Maharani menjelaskan RUU BPIP tak sama dengan RUU HIP. Ia bilang tak ada lagi pasal-pasal kontroversial dalam RUU BPIP seperti pasal tafsir Pancasila sampai tak adanya TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang larangan ajaran komunisme/marxisme sebagai pijakan RUU BPIP. 

"Untuk pasal-pasal kontroversial seperti penafsir filsafat dan sejarah Pancasila itu sudah tidak ada lagi. TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang larangan ajaran komunisme ditetapkan ada," ujar Puan dalam keterangannya yang dikutip hariansuara Kamis, 16 Juli 2020.

Dia menambahkan, DPR dan pemerintah sudah sepakat pembahasan RUU BPIP ini tak segera dibahas. Menurutnya, harus diberikan kesempatan agar masyarakat bisa mempelajari sekaligus menyampaikan saran masukan.

"Kami dari DPR, dan pemerintah tentu akan minta masukan dari masyarakat luas sebelum membahas RUU ini. Masukan ini penting," ujarnya.

Pun, Wakil Ketua DPR Sufi Dascco Ahmad menyampaikan nasib RUU HIP tentu ada mekanisme untuk mencabut RUU tersebut. Ia menyebut, pencabutan RUU HIP akan dilakukan pada masa sidang selanjutnya.

"Jadi Mekanisme akan dibicarakan apakah dicabut atau penggantinya ini akan diatur pada masa sidang depan," kata politikus Partai Gerindra itu. (*) nis/umi      Aksi demo tolak RUU HIP. Foto: ANTARA Foto