hariansuara.com, Jakarta - Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pimpinan Nadiem Makarim jadi kritikan. Pendiri Gojek itu pun diminta segera sowan ke pengurus pusat Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.
Ketua Umum Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyarankan demikian kepada Nadiem. Menurutnya, Nadiem harus banyak belajar dari dua ormas Islam terbesar di Tanah Air itu.
Ia mengatakan baik NU dan Muhammadiyah sudah terbukti membantu pendidikan sebelum era kemerdekaan. Kata dia, peran dua ormas itu sudah terlihat sebelum bangsa Indonesia merdeka.
"Ya saya berharap demikian. Kenapa? Agar Pak Mendikbud datang ke NU dan Muhammadiyah untuk mencari jalan keluar atas stagnasi pendidikan kita," kata Cak Imin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 24 Juli 2020.
Dia menjelaskan, salah satu persoalan pendidikan di era Nadiem terkait belajar daring yang tak jelas untuk tingkat Sekolah Dasar (SD). Proses belajar jadi tak maksimal di tengah pandemi Covid-19.
Menurut dia, Nadiem harus berpikir dan bergerak cepat. Ia menekankan alasan Presiden Jokowi memilih Nadiem tentu untuk memperbaiki bidang pendidikan.
Cak Imin mengingatkan Nadiem masih bisa menggandeng NU dan Muhammadiyah dalam bidang pendidikan nasional.
"Kita bisa seperti hari ini karena peran NU dan peran Muhammadiyah jauh sebelum merdeka hingga hari ini," katanya.
POP KEMENDIKBUD
POP konon merupakan program unggulan Kemendikbud untuk memberdayakan komunitas pendidikan Indonesia. Melalui program ini, Mendikbud Nadiem Makarim melibatkan organisasi maupun individual yang memiliki kapasitas untuk meningkatkan kualitas guru melalui berbagai pelatihan. Anak-anak Indonesia difokuskan untuk mengikuti keterampilan yang akan menjadi fondasi bagi masa depan SDM Indonesia, yaitu literasi, numerasi, dan karakter.
Demikian dijelaskan Evi Mulyani, Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud. Dalam menjalankan POP ini pemerintah berkolaborasi dengan komunitas-komunitas pendidikan yang telah berjuang di berbagai pelosok Indonesia. “Sebuah perjuangan bersama, gerakan kolaborasi, dan sinergi untuk satu tujuan, anak-anak Indonesia dan kualitas belajar mereka. Anak-anak adalah harapan dan masa depan bangsa Indonesia. Ini adalah sebuah gerakan gotong-royong,” paparnya.
Dalam teknis pelaksanaannya, proses evaluasi dilakukan secara independen oleh Institut SMERU. Secara bertahap proposal dari organisasi masyarakat dinilai dengan menerapkan metode double blind review dengan menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan independensi. Ini untuk mencegah terjadinya invervensi dari pihak manapun, termasuk Kemendikbud sendiri.
Kemdikbud mengalokasikan anggaran Rp567 miliar per tahun untuk membiayai pelatihan atau kegiatan yang diselenggarakan organisasi terpilih. Organisasi yang terpilih dibagi tiga kategori yakni Gajah, Macan, dan Kijang. Untuk Gajah dialokasikan anggaran sebesar maksimal Rp20 miliar per tahun, Macan Rp5 miliar per tahun, dan Kijang Rp1 miliar per tahun.
Program POP menuai kritikan dari berbagai kalangan sampai masyarakat awam. Dalam program itu muncul Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation dapat dana hibah program organisasi penggerak maksimal sebesar Rp20 miliar per tahun.
Kemunculan dua nama tersebut seperti melupakan NU dan Muhammadiyah yang selama ini sudah berperan lama dalam pendidikan di Tanah Air dan juga kemajuan bangsa hingga bisa terlepas dari penjajahan. (*) umi/zai
Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting
KOMENTAR TERBARU