Login

Username / Email :
Password :
Forgot Password Sign Up
Belum memiliki akun? Daftar Sekarang!
Close [x]
Nasional

Pilkada 2020, Bawaslu Beri Catatan Evaluatif ke KPU soal Data Pemilih

Nasional
07 Aug 2020
Pilkada 2020, Bawaslu Beri Catatan Evaluatif ke KPU soal Data Pemilih

hariansuara.com, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mentau terus tahapan pencocokan dan penelitian atau coklit pemutakhiran data pemilih di Pilkada serentak 2020. Bawaslu menyampaikan ada catatan evaluasi ke KPU.

Komisioner Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengatakan, pihaknya menyoroti Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diserahkan Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Dari evaluasi, ada lima temuan dari proses sinkronisasi antara daftar pemilu terakhir dan DP4 yang dilakukan oleh KPU," kata Fritz, dalam keterangannya, Jumat 7 Agustus 2020.

Fritz menjelaskan lima temuan yang dilaporkan pihaknya. Pertama, ditemukan 328.024 pemilih pemula di 235 Kabupaten/Kota yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih model A-KWK.

Lalu, kedua ditemukan 805.856 pemilih di 204 kabupaten/kota yang dinyatakan tak memenuhi syarat (TMS) di Pemilu 2019. Namun, mesti terdaftar dalam daftar pemilih model A-KWK.

Kemudian, yang ketiga adanya 3.331 pemilih yang belum berumur 17 tahun tapi sudah menikah di 142 Kabupaten/Kota dan tak terdaftar dalam daftar pemilih model A-KWK.

Sementara, keempat ditemukan 66.041 pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu 2019 di 111 Kabupaten/Kota yang tak terdaftar dalam daftar pemilih model A-KWK.

Temuan kelima terkait 182 kabupaten/kota yang terdapat pemilih yang terpisah Tempat Pemungutan Suara (TPS)-nya berdasarkan daftar pemilih A-KWK.

“Berdasarkan hasil pengawasan di atas, terdapat catatan evaluatif dari proses sinkronisasi antara daftar pemilu terakhir dan DP4 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU),” ujarnya.

Fritz pun menyertakan catatan evaluatif dari Bawaslu. Ada tiga catatan evaluatif yaitu sebagai berikut:

a) Proses sinkronisasi tidak memasukkan data penduduk paling mutakhir yaitu penduduk yang berumur 17 tahun atau sudah menikah pada 9 Desember 2020 dibuktikan dengan adanya pemilih pemula dan penduduk belum 17 tahun sudah menikah tidak terdaftar dalam daftar pemilih model A-KWK.

b) Proses sinkronisasi tak menghasilkan daftar pemilih yang akurat dan valid dimana Daftar Model A-KWK masih mencantumkan pemilih yang dinyatakan tidak emenuhi syarat (TMS) dan tidak memasukkan pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu 2019.

c) Daftar Pemilih Model A-KWK belum memenuhi syarat pembentukan pemilih dalam satu TPS dan belum memenuhi syarat kemudahan pemilih. Ditemukan belum memenuhi prinsip satu keluarga memilih dalam satu TPS yang sama. Hal ini membuktikan bahwa penyusunanjumlah pemilih per TPS pada pemilihan serentak 2020 tidak disusun secara maksimal.

“Dari catatan evaluasi di atas, Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengawasan pemilihan serentak 2020, akan semakin meningkatkan pengawasan dan kewenangan untuk memastikan proses coklit secara terbuka dan koordinatif,” ujarnya. (*) ras/zai     FOT0: Pimpinan Bawaslu-ANTARA/Rivan Awal Lingga

 

TANGGAPAN ANDA MENGENAI BERITA INI

Senang

0

Tidak Peduli

0

Marah

0

Sedih

0

Takjub

0

Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting

KOMENTAR TERBARU

X
X