RI Sudah 75 Tahun, Pemerintah Harus Benahi Pendidikan di Daerah Tertinggal

hariansuara.com, Jakarta - Pemerintah diminta untuk merealisasikan program pembenahan pendidikan. Hal ini merujuk pengumuman Presiden Joko Widodo terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 untuk pendidikan sebesar Rp549,5 triliun. 

Dengan jumlah itu diketahui adalah 20 persen dari APBN 2021. Pemerintah diminta perhatikan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Analis Kebijakan Madya, Misbah Fikrianto mengatakan dengan merujuk RAPBN 2021, maka pendidikan mesti jadi prioritas yang direalisasikan. Persoalan keterbatasan fasilitas dan mutu SDM di daerah 3T mesti jadi perhatian.

Masih ada persoalan tertinggalnya pendidikan di daeraj tersebut. Pemerintah mesti memperhatikan ini," ujar Misbah di Jakarta, Minggu, 16 Agustus 2020.

Dia menekankan setidaknya ada 12-daerah masuk ketegori 3T di Kalimantan, NTT, dan Papua. Akses yang minim dan fasilitas terbatas sering kali dikeluhkan.

Tertinggal daerah 3T dalam fasilitas pendidikan lantaran pembangunan infrastruktur yang belum merata. Tak hanya fasilitas, SDM dalam kualitas pun juga mesti digenjot.

"Anak-anak mau belajar sulit karena jauh sekolah. Fasilitas juga minim," katanya.

Menurutnya, pemerintahan Jokowi harus membuktikan visi misinya yang ingin mencetak SDM berkualitas. Kata dia, dengan usia RI sudah 75 tahun mestinya pemerintah punya terobosan kebijakan.

"Kalau mau maju, ya pendidikan harus jadi perhatian pemerintah. Benahi akses di daerah tertinggal," sebut Misbah.(*)  nis/stm            FOTO: Anak-anak sekolahANTARA-Destyan Sujarwoko