DPR: Teknologi Pengolahan Garam Perlu Ditingkatkan

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berharap pemerintah perlu meningkatkan penggunaan teknologi pengolahan garam guna mencukupi kebutuhan nasional.

Anggota Komisi IV DPR RI Akmal Pasluddin menyesalkan, ketidak adanya political will dari pemerintah, sehingga lebih memilih impor garam untuk meningkatkan pasokan di tahun ini, dibandingkan tahun sebelumnya, baik untuk garam industri maupun rumah tangga.

“Oleh karena itu, regulasi harus sampai pada titik swasembada garam dimana memerlukan harmonisasi empat Kementerian, yakni Kementerian Kelautan Perikanan (KKP), Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.” jelas Akmal di Jakarta, Jumat, (21/10/2016).

“Masing-masing harus saling mendukung, mulai dari pembinaan petani garam agar kualitas produksinya baik, pembinaan pabrik-pabrik garam oleh kementerian perindustrian, PT. Garam selaku BUMN menyerap sebesar-besar garam petani dan pengendalian harga oleh kementerian perdagangan.”

Akmal melihat, jumlah impor garam kian meningkat tahun ini. Negara ini belum ada perbaikan dalam tata kelola garam apalagi  hingga mencapai tahap menghentikan impor garam.

“Hal ini menunjukkan pemerintah belum mengeluarkan kekuatannya untuk serius mengelola garam dengan teknologi yang baik hingga memenuhi kualitas kebutuhan garam industri maupun konsumsi,” tegas Akmal.

Akmal melanjutkan, impor garam dari luar ke Indonesia, didominasi oleh Australia dan India. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan maret 2016, Indonesia impor garam senilai US$ 11,4 juta pada saat itu dengan jumlah garam seberat 276.299 ton.  Negara yang memasukkan garam ke Indonesia pada waktu itu antara lain Australia, India, Selandia Baru, Inggris, Singapura, Negara lainnya.

Namun, lanjut Akmal, bila dihitung keseluruhan tahun ini dari januari hingga september 2016, tampak negara China terlihat signifikan memasukkan garam di Indonesia. Dari total 1,4 juta ton garam senilai US$ 57,3 juta yang masuk Indonesia tahun ini, China memasukkan garam terbesar ke empat setelah Australia, India, dan Selandia Baru.

“Dari Periode yang sama, Januari-September, antara 2015 dan 2016, impor garam sudah meningkat 200 ribu ton,” papar Akmal.

Oleh karena itu, Akmal berharap, pemerintah mulai berpikir dan bekerja untuk mencapai swasembada garam baik konsumsi maupun industri.

“Bentangan pantai kita sangat panjang, sangat wajar bila kita mampu mencapai swasembada garam”, tutup Andi Akmal Pasluddin. (*) Albi Wahyudi