Rawan Pungli, Menhub Budi Kaji Pengelolaan Jembatan Timbang di Daerah

Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengkaji jembatan timbang di daerah untuk dikelola pihak ketiga. Alasannya, jembatan timbang kerap kali menjadi sarana bagi oknum-oknum dari Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (DLLAJR) untuk mengeruk keuntungan pribadi dengan melakukan pungutan liar (Pungli).Namun, tak tertutup kemungkinan untuk mengambil alih langsung pengelolaan jembatan timbang di daerah oleh pusat."Berkaitan dengan jembatan timbang, kita perlu masukan dari publik apakah jembatan timbang itu bisa dilakukan dengan seperti ini, apa dilakukan oleh kita? atau dilakukan pihak yang lebih memiliki legitimasi, memiliki kredibilitas untuk melakukan itu," kata Menhub Budi Karya Sumadi di kantornya, Jakarta, Senin (24/10/2016).Alasan lainnya, kata Budi, jembatan timbang yang hampir ada diseluruh Indonesia juga membahayakan karena dikhwatirkan roboh bila kendaraan berat melintas. Hal ini yang membuat infrastruktur rusak dan menyebabkan rawan kecelakaan.  Sebagai masukan dari berbagai pihak, Kemenhub akan menggelar Fokus Grup Discussion (FGD) sebelum memutuskan soal pengelolaan jembatan timbang. Nantinya, hasil dari FGD yang melibatkan berbagai stakeholder itu akan dikaji lebih lanjut dan tetapkan hasilnya melalui Peraturan Menteri Perhubungan. "Kita memberikan kesempatan untuk membahas, nanti pada 1 Januari 2017 itu (pengelolaan jembatan timbang) sudah dengan cara baru," kata mantan Dirut PT Angkasa Pura itu. (*)   Albi Wahyudi