hariansuara.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) disarankan agar menyusun aturan khusus terkait mitigasi risiko Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2020 di tengah pandemi Corona Covid-19. Aturan ini bisa dikemas dalam Peraturan KPK (PKPU) khusus.
Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera menyampaikan demikian karena pilkada serentak kali ini berbeda. Dengan melibatkan 270 daerah maka perlu antisipasi yang serius.
"Pemerintah terus mau jalan Pilkada 2020 ini. Ya, tapi tolong ada aturan ketat model PKPU soal mitigasi risiko," ujar Mardani, dalam keterangannya, Rabu, 13 Oktober 2020.
Dia menambahkan dalam tahapan kampanye masih banyak kontestan pilkada yang bandel dan tak taat aturan. Namun, tak ada peringatan dan sanksi khusus yang diberikan.
"Kalau dibiarkan terus ya enggak ada efek jera. Nanti bagaimana pemungutan suara. Komitmen protokol ini harus diperhatikan," kata Mardani.
Sementara, Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan wajar jika ada dorongan agar KPU menyusun mitigasi risiko Pilkada 2020. Dia menyebut hal ini juga untuk meningkatkan harapan jumlah masyarakat pemilih agar datang ke tempat pemungutan suara atau TPS.
"Harapan kita kan gitu. Jangan sampai nanti pas pemungutan suara banyak yang gak dateng nyoblos karena takut Covid-19," tutur Titi.
Dia menambahkan, mitigasi risiko nanti juga jadi acuan penyelenggara pilkada serentak sebagai antisipasi hal-hal yang tidak terduga.
"Kalau ada PKPU khusus nanti praktiknya bisa menguatkan aturan lainnya. Bawaslu pun bisa saling koordinasi," kata Titi.(*) roh/zai FOTO: Ilustrasi kampanye pilkada/ANTARA
Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting
KOMENTAR TERBARU