Airlangga: Vaksin Sinovac Masuk Mulai Desember 2020

hariansuara.com, Jakarta - Pemerintah berharap vaksin Covid-19 buatan China yang sudah dibeli dan diuji klinis di negara lain sudah bisa datang pada akhir tahun ini, Desember 2020. Vaksin Cinovac ini sudah diuji klinis di sejumlah negara seperti Turki dan Brasil.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto mengatakan demikian karena pemberian vaksin sudah harus bisa dilakukan kepada rakyat. Rencana pemberian vaksin molor karena masih menunggu izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Rencana awalnya, pemberian vaksin dilakukan pada pekan kedua November 2020.

"Untuk pengadaan vaksin tentu harapan kami yang sudah dilakukan clinical trial di negara lain, itu bisa masuk mulai Desember 2020," kata Airlangga, dikutip dalam keterangan resminya, Jumat 30 Oktober 2020.

Dia menyampaikan, pihaknya sudah menerima informasi menyangkut interim report dari proses uji klinis di Bandung, pada pekan pertama Desember 2020 mendatang dengan hasil yang sudah bisa dievaluasi.

Namun, Airlangga bilang persetujuan penggunaan vaksin tersebut mesti melalui evaluasi dan izin BPOM.

Menurutnya, dalam tahapan itu, nanti BPOM akan jadi wakil pemerintah untuk demi mengecek terpenuhinya prosedur proses uji coba klinis vaksin Covid-19 dari berbagai varian dan produsen tersebut.

"Vaksin itu sekarang mesti lewat Badan POM sebagai FDA (Food and Drug Administration)-nya Indonesia. Cara itu agar prosedur dari clinical trial harus dipenuhi," jelas Menko Perekonomian tersebut.

Airlangga berharap jika vaksin sudah datang maka BPOM bisa melakukan evaluasi dengan semua laporan hasil uji coba klinis yang dilakukan negara lain, termasuk di Brasil.

"Tetap izin Badan POM terpenting, Sinovac ini ada jadi masuk dan disuntikkan ke masyarakat kita secara secara bertahap," ujar Airlangga.

Kemudian, ia menambahkan vaksin nanti juga dalam bentuk bahan baku. Proses vaksin diproduksi PT Bio Farma Persero dengan jumlah setara 15 juta dosis vaksin di tahap awal.

"Dengan demikian, tentunya Bapak Presiden mengarahkan bahwa ini akan bisa dimulai saat Badan POM sudah mengeluarkan emergency use authorisation," ujarnya.(*) ras/zai      FOTO: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto/Istimewa