Login

Username / Email :
Password :
Forgot Password Sign Up
Belum memiliki akun? Daftar Sekarang!
Close [x]
Nasional

Wapres Ma'ruf: Dalam 4 Tahun Terakhir Jumlah Guru ASN Terus Menurun

Nasional
23 Nov 2020
Wapres Ma'ruf: Dalam 4 Tahun Terakhir Jumlah Guru ASN Terus Menurun

hariansuara.com, Jakarta - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengakui adanya kesenjangan pendapatan antara guru honorer dengan yang status ASN. Ia mendukung adanya perbaikan regulasi demi pendapatan guru honorer.

Dia menekankan jumlah guru ASN terus berkurang dalam setiap tahunnya terutama empat tahun terakhir. Dengan demikian, ditaksir ada keburutuhan tambahan tenaga pendidik di sekolah negeri sebanyak satu juta guru.

Namun, kondisi tersebut tak membuat tenaga honorer yang banyak jadi ASN.

"Jadi yang perlu dicatat itu dalam 4 tahun terakhir jumlah guru menurun sekitar 6 persen setiap tahunnya karena pensiun. Hal ini pergantiannya juga tidak dapat mengejar kebutuhan jumlah guru karena meningkatnya jumlah siswa didik. Kekurangan guru selama ini ditutupi dengan menggunakan tenaga guru honorer," kata Ma'ruf, dalam sambutan pengumuman rencana seleksi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2021 secara virtual, Senin 23 November 2020.

Menurut Ma'ruf, pemerintah melihat pemanfaatan guru honorer tanpa status yang jelas sangat merugikan. Dia menyebut ironis saat guru honorer banyak yang belum sejahtera meski sudah lebih 10 tahun mengabdi sebagai tenaga pendidik.

"Kesejahteraan para guru honorer berbeda jauh dari rekan mereka yang berstatus Aparatur Sipil Negara atau ASN, padahal banyak dari mereka yang berprestasi dan sudah tahunan mengabdi sebagai tenaga pendidik," ungkap Ma'ruf.

Kemudian, ia menyebut guru honorer juga terbatas dalam akses untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini contohnya seperti pelatihan, kursus, ataupun mengikuti pendidikan untuk jenjang yang lebih tinggi.

Dengan kondisi tersebut maka baru sebagian kecil guru honorer yang memiliki sertifikat guru. Padahal, kompetensi guru diperlukan.

"Seiring dengan berkembangnya zaman, kompetensi guru perlu untuk terus ditingkatkan. Hambatan-hambatan ini, dalam jangka panjang berakibat pada tertinggalnya kualitas para guru honorer," kata Ma'ruf.

Dia pun menyinggung Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN dimungkinkan untuk mengangkat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Pengaturan lebih rinci dituangkan dalam Peraturan Pemerintah, No. 49 Tahun 2018, Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah ini, serta mengingat kondisi keuangan negara yang telah memungkinkan, kata Ma'ruf, maka sejak tahun lalu telah dilakukan pengangkatan guru PPPK, walaupun dengan jumlah yang sangat terbatas. Untuk tahun 2021 pemerintah merencanakan untuk melakukan seleksi terbuka bagi calon guru PPPK. 

"Diharapkan dengan awal yang baik ini penyelesaian status guru honorer secara bertahap dapat terselesaikan," kata dia. (*) lia/stm     FOTO: Wapres Ma'ruf Amin/Twitter @Kiyai_MarufAmin

 

TANGGAPAN ANDA MENGENAI BERITA INI

Senang

0

Tidak Peduli

0

Marah

0

Sedih

0

Takjub

0

Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting

KOMENTAR TERBARU

X