hariansuara.com, Jakarta - Sejumlah acara kerumunan salah satunya di Petamburan Jakarta jadi sorotan luas karena menyebabkan kasus Covid-19 meningkat. Padahal, saat ini sedang dipersiapkan protokol kesehatan atau prokes yang jadi rujukan jelang menghadapi pemungutan suara pilkada serentak 2020.
Terkait itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni menyampaikan agar perlu tindakan tegas dalam persoalan ini. Menurut dia, sudah seharusnya pemerintah punya rujukan kuat dalam penerapan protokol kesehatan.
"Saya minta kepada kepolisian agar tak tebang pilih, tidak boleh lalai menindak tegas para pelanggar protokol kesehatan. Siapapun yang melanggar protokol Kesehatan baik itu ormas, parpol, ataupun kepala daerah harus ditindak tegas dan diberikan sanksi yang berat," kata Sahroni, dalam keterangannya, Selasa 24 November 2020
Sahroni menjelaskan, sebenarnya kasus Covid-19 di Indonesia termasuk Jakarta sudah mulai melandai. Namun, karena kelalaian aparat setempat dalam menghindari kerumunan, maka kasus kembali bertambah.
Dia menekankan hal ini harus jadi pelajaran mahal karena kerumunan itu memunculkan klaster Covid-19 baru.
"Tolong ini diperhatikan. Karena ini jadi ancama buat kita semua. Kepentingan rakyat harus jadi prioritas," tutur politikus Nasdem itu.
Pun, ia menambahkan aparat juga harus berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dalam menindak calon kepala daerah atau tim pemenangan yang bandel tak taat protokol kesehatan.
Dia bilang bukan hal lumrah jika banyak pelanggaran yang dilakukan kepala daerah atau paslon di tengah kampanye pilkada.
"Masih banyak calon pemimpin daerah yang berkampanye tidak sesuai protokol kesehatan, karenanya Polri harus menindak tegas di tempat, jika ada yang mengadakan kerumunan. Harus dibubarkan pada saat itu juga, tanpa pandang bulu," jelasnya.(*) ras/zai FOTO: Kampanye damai Pilkada 2020/ANTARA FOTO
Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting
KOMENTAR TERBARU