Divestasi Chevron Geothermal Dekati Final, Tuntutan Pekerja Belum Jelas

Jakarta - Serikat Pekerja Nasional Chevron Indonesia (SPNCI) berharap dengan proses divestasi aset Geothermal milik Chevron Indonesia yang berlangsung November 2016 dapat memenuhi tuntutan pekerja Chevron Geothermal Salak (CGS) dan Chevron Geothermal Indonesia (CGI). Penyelesaian pembayaran pesangon dituntut harus diselesaikan saat perubahan dua perusahaan itu.

 “Sudah lebih dari 6 bulan pekerja CGI dan CGS menyuarakan tuntutan mereka melalui SPNCI sejak diumumkannya proses pelelangan dua Aset Geothermal milik Chevron Indonesia di Salak dan Darajat,” kata SPNCI Indra Kurniawan di Jakarta, Rabu (2/11/2016). 

Menurut Indra, SPNCI sudah membuka komunikasi formal dan informal dengan perusahaan lewat beberapa pertemuan. Kelompok kerja khusus dibentuk SPNCI untuk menampung aspirasi pekerja dari kedua perusahaan yang tersebar di Garut, Sukabumi, Jakarta, Kalimantan dan Sumatera. 

Perusahaan bersikeras melakukan pembicaraan dalam kerangka kajian tanpa akhir kesepakatan berseberangan dengan harapan SPNCI yang menginginkan kerangka perundingan bipartite yang dilindungi oleh undang-undang. 

“Kondisi tersebut telah diadukan pada Kementrian Tenaga Kerja sebagai instansi pemerintah yang melindungi ketenaga kerjaan di Indonesia,” kata Indra. 

Sebagai bagian dari rencana penjualan, Chevron juga akan memindahkan pekerja dari Chevron Pacific Indonesia (CPI) yang berkedudukan di Sumatera dan Chevron Indonesia Company (CICo) yang berkedudukan di Kalimantan ke organisasi Geothermal. 

“Hal ini dirasa akan menyebabkan penggelembungan organisasi geothermal yang berujung pada efisiensi dan PHK setelah pemindahan kepemilikan perusahaan nanti,” tuturnya. 

Menurut Indra, Perasaan perlakuan yang tidak adil kemudian menyeruak saat perusahaan berencana akan membayarkan pesangon pekerja yang akan dipindahkan ke organisasi geothermal. Padahal disisi lain perusahaan bersikukuh tidak mau membayarkan pesangon pekerja CGI dan CGS. 

“Perusahaan lebih memilih melemparkan tanggung jawab pembayaran pesangon pada pembeli perusahaan,” sebut Indra. 

Sebagai ungkapan keinginan kuat pekerja atas aspirasi yang ada dan juga ungkapan keresahan pekerja atas ketidakpastian nasib setelah proses pengalihan kepemilikan perusahaan, kata Indra, pekerja memulai aksi sejak Agustus 2016. 

“Aksi damai dimulai dengan penandatanganan petisi dukungan seluruh pekerja pada SPNCI sebagai satu-satunya wadah aspirasi pekerja yang dilindungi undang-undang,” kata Indra.  (*)  Albi Wahyudi