Komisi X DPR: Sekolah Berprestasi di Papua Masih Minim Sarana dan Prasarana

Jayapura - Komisi X DPR menyoroti masih minimnya sarana dan prasarana di sekolah-sekolah prestasi di kota Papua, Jayapura. Salah satu sekolah yang ikut disorot adalah SMA Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik (YPKK) Taruna Dharma Jayapura.

Hal ini diketahui saat Komisi X DPR dengan kunjungan kerja ke beberapa kondisi SMA dan SMK di Papua dengan ditemani Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, beberapa hari lalu.

“Beberapa sekolah yang mengalami kondisi miris tersebut adalah SMA Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik (YPPK) Taruna Dharma Jayapura yang memiliki jumlah murid sebanyak 450 orang,” kata Abdul Fikri Faqih dalam keterangannya, Kamis (3/11/2016).

Dijelaskan Fikri, bila dalam kunjungan kerja tersebut SMA 5 Jayapura diketahui masih minim ruangan kegiatan belajar mengajar, alat praktik siswa, hingga bus antar jemput. Contoh di SMKN 1 Papua, khususnya Jurusan Tata Boga,masih memiliki dapur tradisional untuk memasak. 

“Beberapa SMA dan SMK yang kami datangi saat ini kondisinya cukup miris. Padahal, sekolah-sekolah tersebut tergolong sekolah berprestasi. Di SMA 5, dari sekian banyak jumlah murid tersebut, hanya ada 7 ruang kelas sehingga laboratorium Biologi dan Kimia dipakai untuk Kegiatan Belajar-Mengajar,” ujarnya.

Selain minim fasilitas laboratorium, Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA) tersebut masih minim akan kebutuhan komputer. 

“Padahal, SLTA tersebut akan menghadapi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun ini. Kalau tidak segera dicari solusi atas hal ini, maka visi Nawacita khususnya membangun pendidikan dari garis terdepan Indonesia akan jadi tidak relevan,” tuturnya.

Terkait solusi atas hal ini, DPR dengan Pemerintah mengesahkan penambahan anggaran Otsus Papua, khususnya pendidikan di APBN 2017 yang naik dibandingkan APBN Perubahan tahun 2016.

Menurutnya, anggaran otsus Papua untuk pendidikan jumlahnya mencapai Rp 4,81 triliun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan APBNP 2016 yang berkisar di angka 4,62 triliun.

“Ini jika ditopang oleh 20 persen APBD Papua yang berjumlah 13,07 triliun, tentu akan lebih baik, sesuai amanat Mendikbud. Dengan syarat, pengawasan dan peruntukannya sesuai dengan kebutuhan,” jelas Fikri.

Adapun, Komisi X DPR, menurut Fikri telah menyampaikan masukan ini kepada Wakil Gubenur Papua. Menurut data tahun 2015, saat ini alokasi pendidikan yang diambil dari APBD Papua tidak mencapai 1 persen, yaitu hanya berkisar 100 miliar. 

“Komisi X mendorong agar Pemprov Papua punya kebijakan yang lebih jelas untuk memajukan dunia pendidikan di Papua,” katanya. (*)