Kemenhub Tetapkan Batas Waktu 6 Bulan Agar Taksi Online Penuhi Persyaratan

Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menetapkan batas waktu 6 bulan bagi penyedia kendaraan online untuk memenuhi persyaratan operasi. Pemenuhan persyaratan ini agar kendaraan berbasis aplikasi online dapat memperoleh izin angkutan umum."Kita komunikasikan dengan Kementerian Informasi terhadap kendaraan aplikasi, kita tetap melakukan teguran, baik tertulis maupun lisan. Nanti setelah 6 bulan tak ada ampun, kita tegakkan aturan hukum dengan aplikasinya dinonaktifkan," kata  Dirjen Perhubungan Darat, Pudji Hartanto di Kantor Kementerian Perhubungan,Jakarta, Kamis (10/11/2016).Pudji mengimbau, bagi perusahaan kendaraan konvensional perlu menata kembali penyediaan sarana dan prasarana kendaraan. Selain itu, perlu adanya aplikasi online dan juga memperjelas pencantuman harga yang lebih kompetitif. Jika tak seperti itu maka customer akan meninggalkannya."Dari sisi modernisasi taksi konvensional sudah melakukan kegiatan darling (sifatnya aplikasi). Yang belum transparansi soal tarif harga, jadi kenapa demandnya banyak untuk taksi online? Karena gengsinya tinggi, kendaraannya bagus. Apalagi soal tarif, ini biasa menjadi kecemburuan dari usaha moda transportasi," tutur Pudji.Menurut Pudji, ada plus minusnya dari taksi konvensional bila diambil dari sisi positifnya. Kedua, telah ada izinya karena kalau tak berizin akan sulit operasional."Sebetulnya sudah aman, jelas ada nomornya,ada seragam, kemudian masalah kenyamanan, sudah bersih-bersih," ungkap Pudji.Sementara itu, Dirjen Angkutan Lalu Lintas dan Angkutan Umum Cucu Mulyana mengatakan, pihaknya akan menyusun mekanisme terhadap perusahaan taksi konvensional dan beraplikasi online."Kita minta waktu seperti itu untuk menyusun mekanisme baik perusahaan taksi dan Panorama,dan juga data-data penentuan tarif, data aplikasi ke perusahaan angkutan darat, memastikan bagaimana monitoring sistem aplikasi tersebut," ujarnya. (*)  Albi Wahyudi