Fadli Zon: Aksi Damai Jilid III Hak Warga Negara, Tapi Harus Sesuai Konstitusi

Jakarta – Aksi damai yang digalang Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) akan dilakukan pada 2 Desember 2016. Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta agar aksi damai ini berjalan damai, lancar, dan sesuai konstitusi.

Fadli menilai aksi demonstrasi merupakan hak warga negara yang dijamin konstitusi.

“Itu hak warga negara yang dijamin konstitusi. Yang penting diatur sesuai konstitusional dan nggak melanggar undang-undang kan. Demo kalau damai, lancer bagus,” ujar Fadli saat dihubungi hariansuara.com, Jumat (18/11/2016).

Dia menjelaskan aksi damai sebelumnya pada 4 November dilakukan dengan damai. Ribuan masyarakat dari berbagai elemen turun ke jalan meminta Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diproses secara hukum.

“4 November itu bagus, damai. Lancar. Kalau nyatanya ada kerusahan di malam hari, itu di luar tujuan,” katanya.

Meski dikabarkan aksi damai pada 2 Desember meminta polisi menahan Ahok, Fadli mengaku belum mengetahui hal tersebut. Ia mengingatkan semuanya dalam aksi damai nanti harus disampaikan secara baik-baik.

“Saya belum tahu, tapi semuanya harus dilakukan sesuai prosedur,” tuturnya.

Seperti diketahui, elemen masyarakat diwakili Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) memastikan akan menggelar aksi damai jilid III pada 2 Desember 2016.

Panglima lapangan GNPF MUI sekaligus juru bicara FPI Munarman mengatakan aksi jilid III ini dilakukan karena Ahok juga belum ditahan kepolisian meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka.  (*)