Jakarta – Pemerintah Indonesia diminta tegas untuk melakukan diplomasi secara aktif terkait kekerasan terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Kekerasan terhadap etnis Rohingya sudah masuk kekerasan HAM, pemerintah Indonesia diharapkan tak tinggal diam.
“Ini masalah kekerasan HAM. Saya berharap pemerintah Indonesia tidak tinggal diam terhadap hal ini,” kata Sekjen PKB Abdul Karding dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (22/11/2016).
Karding menegaskan pemerintah Myanmar harus menghentikan aksi kekerasan terhadap etnis Rohingya. Kekerasan ini bertentangan dengan prinsip pembukaan UUD 1945 terkait nilai kemanusiaan.
Dengan negara yang mayoritas umat Islam, Indonesia seharusnya bersikap dalam kejadian ini. Posisi Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara bisa melakukan diplomasi untuk menyelesaikan kekerasan terhadap etnis Rohingya.
"Indonesia seharusnya mampu dan berperan aktif mempromosikan perdamaian di kawasan Asean khususnya di Myanmar," ujarnya.
Dia juga berharap PBB bisa merespon dan mengambil tindakan dengan membela etnis Rohingya.
Menurut dia, kekerasan terhadap etnis Rohingya bisa menimbulkan gejolak stabilitas keamanan di Asia Tenggara. Pasalnya, kekerasan yang dilakukan militer Myanmar terkait sentiment etnis dan agama.
Meski demikian, ia mengimbau umat muslim di Indonesia bisa berpikir proporsional dalam menyikapi tragedi kekerasan terhadap etnis Rohingya.
"Saya meminta masyarakat umat Islam bersikap tenang dan proporsional menyikapi pemberitaan kekerasan terhadap etnis Rohingya," sebut Anggota Komisi III DPR itu. (*)
Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting
KOMENTAR TERBARU