Jakarta – Peristiwa menggelikan terjadi di sektor pendidikan yang mengganggu kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah kelas menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Aliran listrik di 20 lebih SMA/SMK yang diputus aliran listriknya karena tunggakan pembayaran menjadi perhatian serius Plt Gubernur DKI Sumarsono.
Dia menegaskan akan mengevaluasi kejadian ini karena diduga ada keselahan teknis dalam memasukan anggaran.
“Ada dua kemungkinan (kesalahan), salah memasukkan atau sudah dimasukkan (mata anggaran) tapi tidak te-record dengan baik. Ini dua hal yang harus kita cek, selidiki nanti baru ketahuan," kata Sumarsono di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (23/11/2016).
Dia menjelaskan kesalahan input membuat anggaran yang untuk pembayaran listrik tak teralokasikan. Hal ini berimbas terhadap tunggakan pembayarab listrik hingga PLN memutuskan aliran listrik. Kesalahan teknis ini harus segera diperbaiki.
Menurutnya, pihak Pemprov DKI sudah membayar tagihan listrik 26 SMA/SMK yang mencapai sekitar Rp 3 miliar kepada PLN. Pembayaran ini berasal dari APBD.
“Sekarang dibayarkan pun juga bisa, enggak masalah. Tagihannya cuma sedikit, hanya Rp 3 miliar," tuturnya.
Sumarsono berharap ke depannya, PLN juga bisa berkoordinasi dengan Pemprov DKI. Ia menyebut semestinya ada pembicaraan dengan Pemprov DKI agar tak membuat keputusan sepihak.
Pasalnya, jika kejadian memutuskan listrik sepihak maka yang dirugikan adalah para siswa.
"Harusnya ke PLN kasih tahu ini ada persoalan administrasi dan PLN juga enggak main hentikan saja. Kalau ada problem kabel-kabel PLN bermasalah di Jakarta ini, dia juga minta tolong ke pemerintah provinsi,” sebutnya. (*) Sulistyo
Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting
KOMENTAR TERBARU