Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap jalin kerjasama dengan Perusahaan Listrik negara (Persero) untuk mencegah pemutusan aliran listrik di sekolah-sekolah Ibukota. Upaya ini menjadi solusi agar kegiatan belajar mengajak di sekolah tak terganggu.
“Ini supaya ke depannya nggak ada lagi pemutusan arus listrik atau sebaliknya penunggakan tagihan listrik. Maka, kami berencana menjalin kerja sama dengan PLN," kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Sumarsono di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (23/11/2016).
Sumarsono menegaskan kesiapan kerjasama ini, dirinya sudah mengintruksikan Biro Tata Pemerintahan dan Biro Hukum DKI Jakarta agar mempersiapkan nota kesepahaman.
"Saya sudah perintahkan Biro Tapem dan Biro Hukum agar segera membuat nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan PLN," ujar Sumarsono.
Dijelaskan dia, dengan kerjasama ini diharapkan Pemprov selaku pemangku kebijakan eksekutif dan PLN sebagai sektoral akan bisa berkoordinasi.
Kemudian, ia pun menekankan pihak Pemprov DKI akan segera membayar tagihan listrik yang mencapai Rp 3 Miliar. Tagihan ini karena 20 sekolah lebih menunggak pembayaran. Beberapa sekolah di antaranya terpaksa belajar menggunakan lilin.
Seperti diketahui. Pemutusan aliran listrik ini karena diduga adanya kesalahan teknis dalam memasukan anggaran. Sumarsono pun dengan tegas akan menyelidi kesalahan ini dan harus segera diperbaiki.
“Ada dua kemungkinan (kesalahan), salah memasukkan atau sudah dimasukkan (mata anggaran) tapi tidak te-record dengan baik. Ini dua hal yang harus kita cek, selidiki nanti baru ketahuan," tuturnya. (*) Sulistyo
Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting
KOMENTAR TERBARU