Kaitkan Aksi 2 Desember Dengan Makar, Kapolri Tito Dinilai Gegabah

Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian diminta bijak dan hati-hati dalam melontarkan pernyataan terkait aksi damai jilid III yang digelar 2 Desember 2016. Pernyataan Kapolri Tito yang mengaitkan aksi 2 Desember dengan tuduhan makar dinilai gegabah karena tak mengacu informasi intelijen yang akurat dan objektif. Hal ini disampaikan Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini. Menurutnya, jika Kapolri Tito salah mengambil keputusan bisa fatal akibatnya bagi stabilitas politik dan keamanan bahkan perjalanan negara ke depan. "Kapolri tak boleh gegabah mengaitkan unjuk rasa yang akan digelar dengan tuduhan makar. Ini tuduhan serius. Pengaitan tersebut hendaknya berdasarkan informasi intelejen yang akurat dan objektif," kata Jazuli di Jakarta, Rabu (23/11).Sebagai pimpinan lembaga penegak hukum, seharusnya Kapolri bisa membuktikan tuduhan adanya upaya makar di balik aksi damai 2 Desember 2016.  Jangan sampai Polri menjadi lembaga politik yang justru dengan pernyataan Kapolri akan menimbulkan keresahan masyarakat."Polri adalah lembaga penegak hukum, bukan lembaga politik. Tuduhan makar harus bisa diproses dan dibuktikan agar tidak menimbulkan keresahan publik. Jika tidak, tuduhan itu bisa politis dan liar  serta memecah belah masyarakat," ujarnya.Kemudian, ia mengatakan sebagai pengayom masyarakat, Polri disarankan hendaknya dapat membedakan antara penyampaian pendapat di muka umum dengan tindakan makar."Penyampaian pendapat di muka umum jelas dilindungi Konstitusi. Saya berharap sumber intelejen akurat dan objektif agar tidak salah dalam mengambil keputusan dan langkah," katanya.Jazuli mengingatkan efek keputusan penentu kebijakan itu sangat besar. Kalau tidak hati-hati bisa menimbulkan masalah buat rakyat dan perjalanan negara dan banga ke depan."Sekali lagi jangan gegabah. Kita harus jaga NKRI,  kita harus jaga merah putih, kita harus jaga Pancasila dan UUD 1945," tuturnya.Seperti diketahui, berbagai elemen masyarakat rencananya akan kembali menggelar aksi damai pada Jumat (2/12), mendatang. Aksi ini sebagai desakan agar Basuki Tjahaja Purnama yang diduga melakukan penistaan agama dan sudah ditetapkan sebagai tersangka segera ditahan Polri. Namun, aksi ini mendapat pertentangan dari pemerintah terutama Polri. Masyarakat diimbau agar tak usah ikut aksi 2 Desember mendatang.  (*)