Komisi I: Pemerintah Indonesia Harus Dorong Negara Asean Selesaikan Konflik Rohingya

Jakarta – Komisi I DPR mendesak pemerintah untuk menegur Myanmar terkait kekerasan terhadap etnis Rohingya. Selain itu, pemerintah harus mendorong negara-negara Asean untuk mengakhiri konflik muslim Rohingya yang tak kunjung usai.Hal itu disampaikan Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari yang menyayangkan tindakan aparat Myanmar karena telah melakukan penggusuran dan pembakaran perkampungan etnis Rohingya di Rakhine utara.Abdul Kharis menegaskan tindakan tersebut melanggar hak asasi manusia (HAM)."Saya mendorong Menteri Luar Negeri dan Presiden untuk melakukan diplomasi dan mengambil langkah-langkah tertentu untuk memperingatkan Pemerintah Myanmar serta menggalang negara-negara ASEAN berperan aktif mengakhiri konflik Muslim Rohingya,” kata Abdul di Jakarta, Kamis (24/11/2016). Menurut Abdul, pemerintah Indonesia seharusnya cepat merespon konflik tersebut. Sebagai negara bermayoritas muslim, Indonesia merupakan negara yang berperan dalam melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian seperti yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945.“Komisi I DPR RI memutuskan dalam waktu dekat akan mengundang Kemenlu dan mendorong Indonesia dapat terus berperan untuk menyelesaikan konflik kemanusiaan yang berkepanjangan,” sebut legislator asal Jawa Tengah tersebut. Seperti diketahui, Myanmar kembali menjadi sorotan terkait kekerasan terhadap Rohingya. Sebelumnya, pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya pernah terjadi sehingga menyebabkan lebih dari 25.000 para pengungsi tersebut berduyun-duyun datang ke Aceh dan sekitarnya.Saat itu, Pemerintah Indonesia melalui inisiatif Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah menampung pengungsi Rohingya di Aceh.  (*)