Pemerintah Diminta Percepat Penyelesaian Sertifikasi Guru di Daerah Tertinggal

Jakarta – Pemerintah diminta mempercepat penyelesaan program sertifikasi guru terutama di daerah tertinggal dan terpencil. Pasalnya, program ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan secara kualitas kesejahteraan guru.Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR, Fikri Faqih yang menganggap programsertifikasi guru menjadi tantangan utama pemeritah.“Dengan adanya sertifikasi tersebut, berarti secara kualitas, tenaga pengajar kita memiliki perbaikan. Karena syarat terpenting dari sertifikasi adalah lulus S1 atau D4 danberstatus guru tetap,” jelas Fikri di Tegal, Jawa Tengah, dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/11/2016).Dijelaskan Fikri, bila dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008, mengamanatkan pemerintah wajib menyelesaikan program Sertifikasi Guru paling lambat 10 tahun setelah diundangkan. Artinya, hal ini paling lambat dilakukan pada tahun 2015.Menurut data yang dimiliki kemendikbud tahun 2015, guru di Indonesia sebanyak 3.015.315 orang. Dari angka tersebut, guru yang sudah berstatus PNS dan Guru Tetap Yayasan (GTY) sebanyak 2.294.191, sedangkan jumlah guru yang tak bisa disertifikasi karena berstatus sebagai guru tak tetap ada sebanyak 721.124 orang.Dari 2 juta guru yang berstatus sebagai PNS dan GTY itu, yang diangkat dari setelah tahun 2015, sebanyak 547.154 guru dan telah disertifikasi lewat program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Biaya program ini ditanggung guru pribadi atau oleh program afirmasi dari pemerintah.“Tantangan inilah yang harus dikejar pemerintah, khususnya Kemendikbud bersama dengan Kemenkeu. Karena antara dua kementerian tersebut harus memiliki data yang sinkron, mengenai jumlah guru, baik yang belum maupun sudah bersertifikasi," tuturnya. Kemudian, petingnya program sertifikasi karena dana tunjangan guru tahun 2016 naik menjadi Rp80 triliun dari Rp 77triliun pada tahun lalu."Itu tentu bukanlah angka yang sedikit,” jelas Fikri.Maka, Fikri berharap pemerintah perlu memprioritaskan proses penyelesaian sertifikasi ini, khususnya guru-guru yang berada di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Mengingat APBD di daerah tersebut, nilai Fikri, sudah cukup berat untuk membayar gaji ratusan guru honorer di masing-masing daerah ini.“Jika sudah diangkat berstatus PNS dan bersertifikasi, maka gaji mereka akan diambil dari APBN. Tentu, ini akan membantu keuangan daerah, sehingga anggaran lebih bisa difokuskan untuk sektor pendidikan, misalnya membangun lab, memperbaiki gedung, perpustakaan, dan sebagainya,” jelas legislator PKS dari  Jawa Tengah tersebut. ini.Fikri berharap dengan adanya perbaikan kesejahteraan dan kualitas guru ini, maka akan berbanding lurus dengan perbaikan Sumber Daya Manusia (SDM) ke depan. Termasuk memperbaiki Indeks Minat Baca Indonesia, yang menurut data UNESCO tahun 2012, menempati peringkat kedua terbawah setelah negara Botswana di urutan 61“Ini tantangan kita bersama. Seluruh elemen masyarakat bersama dengan pemerintah. Tidak ada jalan lain,” tutur Fikri.  (*)