Batal Rapat Dengan Kapolri, Ini Penjelasan Komisi III DPR

Jakarta – Komisi III DPR rencananya hari ini akan menggelar rapat dengar pendapat dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Namun, agenda ini ditunda karena kesibukan Kapolri Tito yang akan menemui beberapa elemen masyarakat yang melakukan aksi damai pada Jumat (2/12).

Ketua Komisi III Bambang Soesatyo mengatakan selain menemui elemen masyarakat, Kapolri Tito juga harus mendampingi Presiden Jokowi ke beberapa daerah.

“Dijelaskan, penundaan tersebut karena Kapolri selain harus mendampingi presiden Jokowi ke beberapa wilayah, juga pada hari ini akan bertemu dengan beberapa elemen yang akan melakukan unjuk rasa aksi damai bela Islam III  dan akan melakukan komperensi pers bersama,” kata Bambang dalam pesan singkatnya, Senin (28/11/2016).

Bambang menjelaskan  bila sudah ada kesepakatan dengan pihak kepolisian terkait izin aksi damai 2 Desember. Kepolisian sudah mengeluarkan izin terkait aksi bela Isla jilid III dan salat Jumat di lapangan Monas, Jakarta Pusat.

“Ada kesepakatan pihak kepolisian mengeluarkan ijin dan memfasilitasi para peserta aksi damai unjuk rasa bela Islam III dan sholat Jumat berjemaah pada 2 Desember. Namun dilakukan di lapangan Monas dan sekitarnya. Tidak di jalan-jalan protocol,” jelasnya.

Meski menyayangkan ditundanya rapat dengan Kapolri, Bambang bisa memahami alasan pembatalan ini. Menurut dia, Komisi III rencananya ingin meminta penjelasan terhadap Kapolri Tito terkait pernyataan upaya makar di balik aksi Bela Islam jilid III.

Pernyataan ini harus dipertanggungjawabkan dan dijelaskan kepada masyarakat. Pasalnya, pernyataan ini dinilai sensitif dan berpotensi menganggu perekonomian nasional.

“Seyogyanya Komisi III DPR akan mempertanyakan dan mendalami pernyatan Kapolri tentang adanya upaya makar dengan menunggangi rencana aksi damai yang tentunya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pernyataan itu agak sensitif dalam konteks perpolitikan nasional dan berpotensi mengganggu perekonomian,” tuturnya.  (*)