Senin Pekan Depan, Komisi III Minta Penjelasan Kapolri Soal Makar Aksi 2 Desember

Jakarta - Komisi III DPR menyayangkan penundaan rapat dengar pendapat dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang seharusnya hari ini menjadi Senin, pekan depan. Agenda rapat Komisi III seharusnya ingin meminta klarifikasi pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian terkait upaya makar di balik aksi damai 2 Desember.

“Seyogyanya Komisi III DPR akan mempertanyakan dan mendalami pernyataan Kapolri entang adanya upaya makar dengan menunggangi rencana aksi damai 2 Desember yang tentunya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” kata Ketua Komisi III Bambang Soesatyo dalam pesan singkatnya, Senin (28/11/2016).

Bambang menekankan pernyataan Kapolri tersebut agak sensitif dalam konteks politik dan berpotensi mengganggu perekonomian nasional. Menurutnya, Komisi III akan meminta penjelasan terhadap Kapolri terkait tudingan makar.

“Pertama, apakah identitas sosok-sosok petualang politik yang ingin melakukan makar itu sudah teridentifikasi, dan kapan akan diumumkan kepada publik?” sebutnya.

Kemudian, meminta penjelasan Kapolri terkait rapat yang mengagendakan makar dan ingin menguasai gedung DPR. Hal ini harus diklarifikasi soal politikus yang dimaksud dalam rencana makar.

“Siapa politisi yang dimaksud yang menjadi peserta rapat-rapat itu?” tuturnya.

Lalu, sikap Polri dalam menangani para perencana makar itu. Soal pertanyaan pelaku hoax rush money apakah terkait dengan peserta rapat yang merencanakan makar.

Bambang pun mengingatkan penanganan Polri terhadap penyelidikan atau penanganan kepada actor-aktor politik yang menunggangi aksi damai 4 November berujung kerusuhan. Hal ini harus diantisipasi berapa lama situasi dan kondisi was-was yang berlangsung.

“Pertanyaan-pertanyaan itu penting, mengingat beberapa elemen masyarakat mengeluh karena situasi akhir-akhir ini dirasakan kurang kondusif. Dan banyak pihak mengaitkan situasi tidak kondusif sekarang ini dengan cara polisi yang cenderung refresif dalam menangani aksi damai Bela Islam jilid I, II dan III,” jelasnya.

Namun, sikap cepat Polri dalam penanganan kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI non aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang melimpahkan berkas ke Kejaksaan Agung.

“Sehingga bola panas tersebut kini ada di tangan kejaksaan agung. Kendati bola panas kasus Ahok tidak lagi di tangan kepolisian, namun Komisi III DPR RI tetap akan mempertanyakan kesiapan Polri dalam mengantisipasi keputusan akhir atas kasus Ahok yang dapat dipastikan,” sebutnya.  (*)