Wacana UN Dihapus, Komisi X Minta Mendikbud Siapkan Alat Ukur Pengganti UN

Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diminta menyiapkan alat ukut lain bagi pemetaan dan keberhasilan pendidikan nasional. Hal ini diharapkan setelah wacana digulirkannya rencana penghapusan Ujian Nasional (UN). Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fikri Faqih menekankan Mendikbud Muhadjir Effendy harus punya rencana alternatif untuk menjaga kualitas pendidika nasional. Hal itu disampaikan Fikri dalam rangka untuk menjaga kualitas pendidikan nasional. Pasalnya, dikhawatirkan dengan penghapusan UN justru akan menyebabkan kualitas pendidikan menurun.“Pada era mendikbud sebelumnya, UN hanya dijadikan pemetaan dan keberhasilan pendidikan nasional. Jika sekarang ingin dihapus, maka Kemendikbud harus memikirkan alat ukur lain. Ini yang kami minta dan bahas dalam raker mendatang bersama Kemendikbud,” kata Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (1/12/2016).Fikri menegaskan Komisi X DPR akan segera memanggil Muhadjir Effendy karena untuk mengetahui penjelasannya dalam rapat kerja mendatang. Selain itu, diharapkan rencana digelarnya rapat kabinet di Istana yang membahas wacana penghapusan UN juga harus dijelaskan.Dia pun menyindir Muhadjir agar jangan hanya melempar wacana namun tanpa ada tindak lanjut sikap. Seorang menteri harus bisa menjelaskan kepada publik terkait rencana kebijakannya agar tak menjadi pro dan kontra. Apalagi persoalan UN adalah masalah sektor pendidikan."Tapi, yang terpenting Pak Menteri jangan hanya terus melempar wacana tanpa tindak lanjut kebijakan yang terukur. Perencana itu harus matang, sehingga tidak bikin panik praktisi pendidikan. Jangan karena ini Pak Menteri di-bully lagi,” katanya.

Seperti diketahui, Mendikbud Muhadjir Effendy mengeluarkan moratorium (penangguhan) UN yang akan dimulai 2017. Kebijakan ini berlaku untuk pelaksanaan UN tingkat SMA/sederajat dan SMP/sederajat akan dilimpahkan ke pemerintah provinsi. Sedangkan tingkat sekolah dasar (SD) diberikan sepenuhnya kepada pihak pemerintah kabupaten/kota.Selain itu, Menteri Muhadjir juga telah menyampaikan bahwa penghapusan UN hanya untuk sekolah-sekolah yang memiliki level di atas standar nasional nilai integritas dan skor akademiknya, yaitu sebanyak 30 persen sekolah di Indonesia. Atas persoalan ini, Presiden Jokowi pada pekan ini berencana akan mengadakan rapat kabinet terbatas untuk memutuskan bersama dengan kementerian dan pihak terkait.  (*)