Anggota DPR: Mobilisasi ASN di Parade Kebhinekaan 4 Desember Mirip Gaya Orde Baru

Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR Almuzzammil Yusuf menduga adanya mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) beberapa kementerian untuk hadir di acara Aksi Kebangsaan Indonesia, Minggu kemarin. Ia mengkritik acara yang kerap disebut parade kebhinekaan ini mirip dengan yang terjadi di era Orde Baru.Politikus PKS itu pun heran dan mempertanyakan kebijakan tersebut yang bertepatan dengan penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day.“Kami mendapat salinan elektronik surat dari beberapa Kementerian. Jika dugaan itu benar maka kita jadi teringat era Orde Baru. Semua PNS dimobilisasi untuk mendukung kegiatan politik partai pendukung Pemerintah,” kata Almuzzammil dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Senin (5/12/2016).Dijelaskan Almuzzammil, seharusnya ASN bersikap netral, tak terlibat politik praktis. Ia pun meminta agar pihak terkait yang punya kewenangan seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN), Ombudsman dan Kemenpan-RB mengklarifikasi dan memeriksa pimpinan ASN yang mengeluarkan surat perintah tersebut. "Jika terbukti menyalahi aturan harus diberi sanksi tegas,” ujar politikus asal Lampung tersebut.Sebagai ASN, mestinya di era Reformasi bisa bersikap kritis terhadap kebijakan pimpinannya. Bila memang sikap pimpinan melanggar maka harus segera dilaporkan."Saat ini bukan lagi era Orde Baru. ASN dituntut kritis. Jika ada kebijakan pimpinan yang melanggar prinsip ASN dan cenderung memobilisasi ke politik praktis maka segera laporkan,” tutur Al Muzzamil.Adapun, sebelum berlangsungnya kegiatan Aksi Kebangsaan Indonesia atau Parade Bhinneka Tunggal Ika, masyarakat menerima banyak informasi terkait adanya Surat Edaran (SE) oleh beberapa kementerian untuk memobilisasi ASN di bawahnya, ikut dalam aksi tersebut.Misalnya, Sekjen Kementerian Perdagangan melalui surat bernomor 046/SJ-DA/SE/11/2016 tertanggal 29 November 2016, menginstruksikan untuk mengirimkan minimal 10 orang ASN bersama keluarganya untuk ikut Aksi 4 Desember tersebut.Begitupun Sekretaris Ditjen Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial melalui surat bernomor 2139/DYS-Sekrt/12/2016 tertanggal 2 Desember 2016 mewajibkan seluruh pegawai beserta keluarga hadir di acara tersebut.  (*)   Albi Wahyudi/Hardani Triyoga