Komisi X DPR: Membingungkan, Pemerintah Tak Kompak Soal Moratorium UN

Jakarta – Rencana penghapusan Ujian Nasional mulai 2017 dinlai membingungkan dan terkesan pemerintah tak kompak. Wacana yang digulirkan Mendikbud Muhadjir Effendy ini menjadi tak jelas setelah dianulir pemerintah usai rapat terbatas, Rabu (7/12), malam.Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR Fikri Faqih sebelum rapat kerja dengan Kemendikbud, Kamis, kemarin. Ia mengkritik sikap pemerintah yang justru akan membuat bingung kalangan birokrasi di tingkat pusat maupun daerah

"Pemerintah tak kompak. Ribut sendiri. Sangat membingungkan birokrasi di tingkat pelaksananya, baik di daerah maupun bagi masyarakat,” kata Fikri dalam keterangannya, Jumat (9/12/2016). Fikri menekankan merumuskan kebijakan dengan menggiring wacana terlebih dahulu ke publik baru kemudian dibahas di internal kabinet maupun bersama dengan DPR, adalah contoh tidak baik. Sikap ini menunjukkan pemerintah seolah tidak konsisten dengan alasan yang dirumuskan sendiri.“Ini tidak baik. Karena Kemendikbud yang melempar wacana ke publik kemudian mendapat beragam tanggapan dari berbagai kalangan," jelasnya. Mendapat respon dari masyarakat karena menuai pro dan kontra, pihak Kemendikbud lalu berkomunikasi dengan Komisi X DPR. "Mendikbud lalu melakukan komunikasi dengan komisi X. Namun terus ramai di masyarakat, maka Mendikbud diundang formal oleh kom X untuk raker 1 desember lalu, dengan agenda tunggal, yaitu UN," sebutnya.

Berkali-kali sebelumnya Mendikbud Muhadjir Effendy bersikeras untuk moratorium UN dengan delapan alasan. "Namun, hal ini dibantah pemerintah melalui wapres yang menyatakan menolak proposal mendikbud itu,” jelas Fikri.Sebagai informasi, dalam rapat kerja Komisi X DPR dengan DPR, Mendikbud Muhadjir menyampaikan delapan alasan perlunya UN dimoratorium. Saat itu, Muhadjir merincikan alasan moratorium UN sesuai dengan Visi Nawa Cita Presiden Jokowi (Pasal 8).

Menurut Muhadjir, moratorium UN sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2596/2009 tentang Pemerataan Kualitas Pendidikan, menghindari kecurangan laten dari UN, ketidakmampuan UN dalam meningkatkan mutu pendidikan, dan sebagainya.Maka, Fikri berharap pemerintah, khususnya Kemendikbud melakukan koreksi atas setiap kebijakan yang akan dirumuskan. "Sebab, persoalan pendidikan, khususnya UN, adalah hal yang sensitif bagi guru dan murid, baik secara fisik maupun psikis," sebutnya.Salah satu yang perlu dipikirkan jika ada moratorium maka persoalan anggaran UN yang di APBN mencapai Rp 500 miliar,  “Karena UN ini anggaran di APBN-nya mencapai 500 Miliar. Kalau dimoratorium, maka akan banyak konsekuensi pengalihan anggaran. Ini yang harus dipikirkan secara matang,” tuturnya.  (*)