BNPB: Jumlah Pengungsi Gempa Aceh Capai Lebih dari 45 Ribu

Jakarta - Sebanyak 3.962 personil gabungan terjun membantu penanganan korban gempa di Kaupaten Pidie Jaya, Pidie dan Bireuen. Jumlah pengungsi dari tiga kabupaten tersebut terus mengalami peningkatan hingga sementara mencapai lebih dari 45 ribu. 

Adapun data hingga Sabtu (10/12), dampak gempa menyebabkan 101 orang meninggal dunia. 92 korban di antaranya sudah terindentifikasi dan 9 orang masih dalam proses identifikasi.

Jumlah korban terbanyak berasal dari Kabupaten Pidie Jaya, Aceh.

"Korban meninggal berasal dari Kabupaten Pidie Jaya 96 orang, Bireuen 2 orang, dan Pidie 3 orang. Selain itu terdapat 857 orang luka-luka, yaitu 139 orang luka berat dan 718 orang luka ringan. Sebagian besar korban meninggal akibat tertimpa bangunan yang roboh," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, dalam pesan singkatnya, Minggu (11/12/2016).

Sutopo menambahkan jumlah pengungsi terus bertambah karena masuknya laporan dari beberapa pos pengungsian. Tercatat 45.329 orang mengungsi yaitu 43.613 orang di Pidie Jaya dan 1.716 orang di Bireuen.

Pengungsi di Pidie Jaya tersebar di 6 kecamatan, yaitu di Kecamatan Pante Raja 1.478 orang, Meureudu 9.925 orang, Ulim 7.419 orang, Meurah Dua 7.194 orang, Trienggadeng 9.653 orang, Bandar Baru 4 orang, Bandar Dua 1.520 orang, dan Jangka Buya 1.474 orang.

Kerusakan bangunan meliputi 157 ruko rusak dengan rincian yaitu 108 roboh, 31 rusak berat, 3 rusak sedang, 15 rusak ringan. Sebanyak 11.668 rumah rusak meliputi 2.992 rusak berat, 94 rusak sedang, dan 8.582 rusak ringan.

"Bangunan masjid yang rusak sebanyak 64 unit dima 31 rusak berat, 2 rusak sedang, dan 31 rusak ringan. Begitu juga 88 unit mushola rusak, 7 unit meunasah rusak, 5 unit kantor desa, sepanjang 14.800 meter jalan rusak atau retak, dan 55 unit jembatan rusak," tuturnya.

Rapat koordinasi penanganan tanggap darurat terus digelar dengan berbagai pihak. Untuk mempercepat proses pendataan jumlah pengungsi, kebutuhan pengungsi dan pendataan rumah rusak maka pendataan harus dilakukan.

Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Presiden, Teten Masduki, dalam rapat koordinasi penanganan darurat di Pidie Jaya pada Sabtu (10/12), menyatakan Posko utama diketuai Wakil Bupati Pidie Jaya. Rapat koordinasi ini untuk segera menginstruksikan gampong dan kecamatan untuk diaktifkan pelaporan data ke posko.

"Kemarin para gampong dan kecamatan masih bingung apa yang harus dilakukan untuk pengorganisasian di titik pengungsian. Aktivasi posko yang paling utama dalah aktifkan gampong dan kecamatan di titik-titik pengungsian,” tuturnya.

Sementara itu, Deputi Penanganan Darurat BNPB, Tri Budiarto, menambahkan karena bencana terjadi di 3 kabupaten maka posko di setiap kabuten tersebut harus diaktifkan.

Salah satu upaya dengan aktif memberikan keterangan tertulis atau rilis agar publik bisa mengetahui informasi terbaru.

"Setiap hari harus ada rilis (official statement) untuk publik. Media center harus ditangani secara profesional. Fungsi komando provinsi harus menjadi penting karena ada tiga data dan tiga informasi dari tiga kabupaten,” jelasnya.  (*)