Pemerintah Harus Respon Maraknya Laporan Pelanggaran WNA

Jakarta - Pemerintah diminta merespon serius laporan masyarakat terkait maraknya pelanggaran warga negara asing (WNA) di wilayah republik Indonesia. Laporan ini karena kebijakan pemerintah yang melonggarkan arus masuknya warga negara asing seperti kebijakan bebas visa.

Hal ini disampaikan Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini karena ada kekhawatiran dan keresahan masyarakat.

“Pemerintah harus merespon serius kekhawatiran dan keresahan masyarakat tersebut dengan menimbang secara cermat antara target yang ingin dicapai dan ekses negatif dari kebijakan tersebut,” kata Jazuli di Jakarta, Selasa (20/12/2016).

Dia menjelaskan adanya laporan pelanggaran WNA karena kejadian diamankannya warga berkebangsaan China yang tertangkap bertanam cabai mengandung bakteri berbahaya.

Selain itu, kata dia, terdapat fenomena munculnya bendera-bendera asing yang bukan pada tempatnya di beberapa wilayah. Apalagi diketahui tenaga kerja asing tersebut ilegal.

Kemunculan WNA ini menjadi persoalan ketika warga Indonesia di daerah tersebut sulit mencari pekerjaan sehingga menimbulkan kecemburuan. 

“Berbagai peristiwa tersebut menjadi catatan yang kesekian kalinya tentang munculnya kekhawatiran dugaan pelanggaran yang dilakukan WNA,” jelas Jazuli.

Dari data Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, hingga pertengahan tahun ini, WNA paling banyak melanggar kebijakan bebas visa adalah China, Banglades, Filipina, Irak, Malaysia, Vietnam, Myanmar, India, dan Korea Selatan.

Warga negara China masih menduduki peringkat pertama dengan jumlah yang cukup signifikan, yaitu 1.180 pelanggaran pada Januari-Juli 2016. Sementara  urutan berikutnya diikuti warga negara Banglades (172), Filipina (151), dan Irak (127). 

"Kita tentu tindak anti asing karena pergaulan antar bangsa antar negara adalah sebuah keniscayaan apalagi di era globalisasi sekarang. Tapi seperti yang dilakukan negara manapun, masuknya warga negara asing ke Indonesia perlu diatur dengan baik,” tuturnya.

 “Perlu sistem kontrol yang kuat, perlu kesigapan dan integritas jajaran imigrasi sehingga tidak kecolongan, baik disegaja maupun tidak. Kalau tidak ini bisa menjadi bom waktu," ujar Jazuli.

Menurut Jazuli, desakan kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi kebijakan ini disuarakan mengingat sudah banyak muculnya persoalan selama kebijakan tersebut diterapkan.

Beberapa persoalan di antaranya adalah peningkatan pelanggaran izin tinggal WNA, membludaknya tenaga kerja WNA, serta membuka celah pintu masuk bagi jaringan narkoba dan terorisme.  (*)