ICMI Minta Pemerintah Kaji Tenaga Kerja Asing Yang Langgar Aturan

Jakarta - Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) meminta pemerintah dapat mengkaji kembali atas kebijakan tenaga kerja asing. Hal tersebut semestinya pemerintah mengevaluasi terhadap tenaga kerja asing yang melanggar aturan.

"Masyarakat kita punya hak untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, dengan adanya kebijakan tenaga kerja asing yang semakin longgar telah meresahkan masyarakat," kata Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie di Kantor ICMI, Jakarta, Selasa (3/1/2016).

Jimly menambahkan, kebijakan yang dilakukan pemerintah tersebut berpotensi menimbulkan salah paham di kalangan masyarakat. Oleh sebab itu, sebaiknya kebijakan tersebut dikaji kembali seperti masalah visa dan sebagainya.

“Pemerintah seharusnya dapat mempertimbangkan sistem audit jam kerja yang belum diterapkan di Indonesia sebagai pertimbangan bisnis antar negara,” pungkasnya. Albi Wahyudi