KPK Dalami Perantara Suap Pejabat Bakamla

Jakarta - KPK mendalami pihak-pihak yang diduga menjadi perantara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan suap terkait pengadaan alat monitoring satelit di Badan Keamanan Laut (Bakamla).

"Memang ada indikasi pihak-pihak tertentu selain empat tersangka yang sudah diproses. Satu tersangka sudah ditetapkan. Kami juga mendalami perantara kasus suap ini," kata Juru BIcara KPK Febri Diansyah di gedung KPK Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, Maqdir Ismail selaku pengacara Fahmi Darmawansyah, tersangka dalam kasus ini, menyatakan bahwa seorang bernama Fahmi Habsyi menjadi perantara suap.

"Fahmi Habsyi diperiksa pada 3 dan 5 Januari lalu. Jabatannya adalah swasta di salah satu perusahaan dimana saksi diduga terkait dalam kasus suap ini. Tapi posisi perantara untuk siapa, kami tidak bisa mengkonfirmasi," tambah Febri.

Habsyi, menurut Febri, diperiksa mengenai sejumlah pertemuan pengurusan suap tersebut.

Empat orang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus ini adalah Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerja Sama Bakamla merangkap Kuasa Pengguna Anggaran Eko Susilo Hadi. Dia tersangka penerima suap serta Direktur PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah.

Selain itu, dua pegawai PT Melati Technofo Indonesia Hardy Stefanus dan Muhammad Adami Okta sebagai tersangka penerima suap.

Eko Susilo Hadi disangkakan pasal 12 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU tahun 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Fahmi Darmawansyah, Hardy Stefanus dan Muhammad Adami Okta sebagai tersangka pemberi suap disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU tahun 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Selanjutnya Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI menetapkan Direktur Data dan Informasi Bakamla Laksamana Pertama TNI Bambang Udoyo sebagai tersangka penerima suap. Bambang diketahui sebagai pejabat pembuat komitmen dalam proyek bernilai Rp 220 miliar tersebut.

Eko diduga baru menerima Rp 2 miliar sebagai bagian dari Rp 15 miliar `commitment fee`. Yaitu 7,5 persen dari total anggaran alat monitoring satelit senilai Rp 220 miliar.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, meski ada dugaan pemberian janji kepada atasan Eko, realisasi janji tersebut belum terlaksana.(*)