Jakarta - Presiden Joko Widodo menyebutkan pemerintah akan melakukan reformasi pertanahan secara besar-besaran pada 2017.
"Ini merupakan redistribusi aset atau land reform yang akan dilakukan besar-besaran pada 2017," kata Presiden Jokowi dalam perayaan HUT Ke-18 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia di Jakarta, Minggu.
Presiden menyebutkan yang dilakukan pada 2016 baru awal. Dan akan terus dikerjakan pada 2017 karena banyak masyarakat hukum adat yang tersebar di Indonesia.
Pemerintah sudah memberikan pengakuan kepada sembilan kelompok masyarakat hukum adat dengan memberikan lahan seluas 12.544 hektare untuk 5.712 kepala keluarga (KK).
"Ada hampir 2.000-an masyarakat hukum adat, tetapi yang diberi baru sembilan. Kita punya stok 12,7 juta hektare lahan yang siap kita berikan baik kepada kelompok masyarakat adat maupun kepada rakyat di sekitar hutan," kata Jokowi.
Ia menyebutkan sejak awal pemerintahannya, pemerintah menjalankan kebijakan ekonomi berjiwa Pancasila. bernafas gotong royong.
Tujuan kebijakan ekonomi diarahkan untuk menghantarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Ini akan terus-menerus kita lakukan seperti kebijakan BBM satu harga," katanya.
Ia menyebutkan kebijakan itu sudah diperjuangkan 1,5 tahun lalu. Dan baru terlaksana tiga bulan yang lalu atau Oktober 2016.
Ia juga menyebut masalah harga premium. Di Papua terutama di pegunungan bisa Rp 60.000 hingga Rp 100.000 per liter. Di Jawa hanya Rp 6.450 per liter.
"Ini berpuluh tahun sudah terjadi. Kemarin sudah kita samakan menjadi satu harga. Di Jawa naik Rp 500-Rp 1.000, demonya tiga bulan. Di Papua Rp 60.000 bertahun-tahun tidak pernah didemo," ujarnya.
Ia menyebutkan tidak hanya BBM, pemerintah juga tengah mengupayakan harga semen agar sama di semua daerah.
"Di Jawa harganya Rp 70.000-Rp 80.000 per sak. Di Puncak Jayawijaya Rp 800.000 sampai Rp 2,5 juta. Ini yang belum bisa kita selesaikan, tapi Insya Allah akan terus kita perjuangkan," kata Jokowi.(*)
Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting
KOMENTAR TERBARU