Jalur Diplomasi Maritim Dapat Perjuangkan Kepentingan Nasional

Jakarta – Membangun komunikasi dalam diplomasi maritim sangat diperlukan untuk menjalin hubungan dengan aktor-aktor yang terlibat dalam hubungan baik di sektor kemaritiman antar negara.

“Jalur diplomasi tumbuh menjadi alat komunikasi dan negosiasi politik yang penting untuk membela dan memperjuangkan kepentingan nasional dibidang maritim,” ujar Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK) LIPI, Tri Nuke Pudjiastuti di Jakarta, Rabu (25/1/2017).

Tri Nuke menjelaskan, pemerintah terus berupaya menjaga keutuhan wilayah melalui perundingan penentuan batas maritim sepuluh negara tetangga.

“Poros Maritim Dunia salah satu pilarnya adalah mengedepankan diplomasi maritime. Untuk itu perlu diformulasikan diplomasi maritim yang modern dan inovatif,” imbuhnya.

Kepala Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI mengatakan, diplomasi maritime yang modern dan inovatif adalah yang mengakomodasi cakupan isu yang lebih luas dan actor yang lebih beragam untuk membangun strategi yang kreatif dalam menghadapi kompleksitas hubungan antar Negara.

“Indonesia harus memperkuat basis kekuatan hubungan regional melalui hubungan bilateral, salah satunya dengan Jepang yang akan melakukan kajian dengan LIPI terkait isu maritime dan keamanan internasional,” jelas Adriana.

Adriana menuturkan, Indonesia sebenarnya telah melakukan upaya diplomasi pada setiap permasalahan maritime namun dinamika yang dihadapi semakin kompleks.

“Negara tidak bisa melakukan proses diplomasi sendiri tetapi diperlukan proses komunikasi dengan aktor terkait seperti masyarakat,” ungkap Adriana.

Ia menambahkan, untuk membangun diplomasi maritime yang modern dan inovatif perlu memperhatikan cakupan yang lebih luas. “Indonesia harus lebih memahami cakupan isu yang menjadi fokus dari diplomasi maritime yakni memperhatikan kepentingan ekonomi dan budaya dalam menjalankan diplomasi maritime,” tutur Adriana.

Sementara itu, dalam meningkatkan diplomasi maritime, koordinasi antar lembaga di sektor maritime berperan penting. “Indonesia harus memperkuat identitas sebagai Negara martiim,” ungkap Adriana.

Berbagai kerjasama maritime termasuk antara Indonesia dan Jepang dapat dikembangkan melalui jalur bilateral dan multilateral diantaranya Indonesia-Japan Maritime Forum 2016 yang diharapkan dapat meningkatkan diplomasi antar kedua negara yang memerlukan keterampilan untuk menegosiasikan kepentingan nasional dengan negara lain.

“Banyak peluang diplomasi maritime yang bisa mengakomodir kepentingan nasional. Oleh karena itu sebagai negara kepulauan, Indonesia harus melihat laut sebagai penghubung bukan sebagai pemisah,” pungkasnya. Albi Wahyudi