Tifatul: Toleransi Agama Dalam Kebhinekaan Perlu Dijunjung Tinggi

Jakarta – Nilai toleransi antar agama di masyakarat perlu dijunjung tinggi, sehingga muncul kesadaran untuk tidak merendahkan dan tidak mengarah pada penistaan agama satu sama lainnya, menurut Fraksi PKS MPR RI. 

Fraksi PKS MPR RI menyelenggarakan Sekolah Konstitusi Kelima dengan tema “Ancaman Kebhinnekaan: Penistaan Agama Ditinjau dari Perspektif  Konstitusi” di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan.

Ketua Fraksi PKS MPR RI Tifatul Sembiring mengungkapkan, adanya tantangan tersendiri dalam merawat persatuan dalam kebhinnekaan Indonesia dan keberagaman SARA.

“Pemerintah sesuai pembukaan UUD 1945, akan melindungi seluruh masyarakat, tidak akan membiarkan satu pihak menistakan pihak lain, untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” tutur Tifatul.

Hal itu disinggung terkait dengan kasus Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Kasus ini melebar, demo dimana-mana dan menjadi skala besar. Energi bangsa ini menjadi terkuras.

“Padahal dalam membangun, pemerintah dan masyarakat butuh stabilitas dan keamanan, serta sinergi seluruh elemen bangsa. Seolah-olah masyarakat menjadi terbelah diantara yang membela dan menentang Ahok,” kata Anggota Komisi Bidang Hukum DPR RI ini.

Dengan hadirnya diskusi ini, Fraksi PKS MPR RI berharap mendapat masukan dan wawasan berkaitan dengan persoalan penistaan agama ditinjau dari perspektif NKRI.

“Serta, bagaimana kesatuan dan persatuan dalam wilayah NKRI dapat kita rawat bersama di tengah bangsa yang majemuk,” ungkap Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara I ini.

Beberapa tokoh hadir dalam diskusi, seperti Hamdan Zoelva (Mantan Ketua MK), Muzakir (Guru Besar Hukum UII), dan Irjen Iza Fadri (Koordinator Staf Ahli Kapolri) serta anggota dari unsur Tenaga Ahli Fraksi dan Tenaga Ahli Anggota Fraksi PKS DPR RI.(Liputan oleh Albi Wahyudi, HS)