Australia Belum Respon Tragedi Minyak Montara 2009

Kupang - Akibat meledaknya anjungan minyak Montara di Laut Timor pada 2009 silam, rakyat korban Montara mendesak DPR-RI segera mengirim surat peringatan kepada Pemerintah Federal Australia untuk bertanggungjawab.

"Tumpahan minyak Montara telah mengorbankan lebih dari 100.000 masyarakat pesisir Nusa Tenggara Timur. Karena itu, kami minta DPR segera melayangkan surat peringatan kepada pemerintah federal (Australia) untuk meminta pertanggungjawabannya," ungkap Ketua Tim Advokasi Masyarakat Korban Montara Ferdi Tanoni kepada pers.

Tanoni menanggapi pernyataan Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang meminta pemerintah Australia bertanggungjawab atas tragedi pencemaran Laut Timor yang merugikan para nelayan serta petani rumput laut di NTT.

"Inikan jelas adalah pencemaran yang merugikan masyarakat kita, dan juga merusak ekosistem laut di negara kita, khususnya di NTT. Oleh karena itu menurut saya Australia harus bertanggungjawab dan mengganti rugi atas pencemaran tersebut," kata politikus dari F-Gerindra itu.

Tanoni memberikan apresiasi yang tinggi terhadap lembaga DPR RI yang akhirnya mau mendengar teriakan rakyat korban Montara.

"Kami sudah tidak sendirian lagi dalam memperjuangkan kebenaran ini demi sebuah keadilan," ungkapnya.

Peraih tunggal "Australian Lawyers Alliance Civil Justice Award 2013" ini membeberkan pada tanggal 2 Desember 2016, dirinya didampingi perwakilan Gubernur NTT, Kepala BLHD NTT Benyamin Lola, mengadakan pertemuan resmi di Jakarta dengan Duta Besar Australia Paul Grigson.

Dalam pertemuan tersebut, ia menyampaikan tuntutan dan permintaan masyarakat korban Montara secara resmi kepada Paul Grigson.

Isi tuntutannya berupa surat-surat yang ditujukan kepada rakyat korban Montara yang diantaranya dari Kementerian Luar Negeri Australia atas nama Menteri Luar Negerinya, Menteri Perindustrian Australia Ian Ferguson dan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop atas nama Perdana Menteri Australia.

Dalam surat-surat disebutkan bahwa, pemerintah Indonesia belum pernah meminta bantuan Pemerintah Australia untuk terlibat dalam memonitoring dan atau membantu masyarakat korban di NTT yang terdampak oleh polusi tumpahan minyak Montara.

"Kepada Duta Besar Australia, saya sampaikan bahwa setelah Pemerintah RI melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Perhubungan mengirimkan surat sebagaimana yang diminta, Pemerintah Australia malah tidak memberikan tanggapan sama sekali bahkan menghindarinya," kata Tanoni.

"Untuk itu, saya meminta agar Pemerintah Federal Australia berlaku benar, jujur dan konsisten dengan janji dan pernyataannya disampaikan kepada masyarakat korban," katanya menambahkan.

Disampaikan juga sebuah buku hasil investigasi independen setebal 200 halaman yang diterbitkan oleh sebuah Lembaga Independen Australia yang menyatakan bahwa Pemerintah Australia harus turut bertanggung jawab atas Petaka Tumpahan Minyak Montara 2009 di Laut Timor.

Australia diminta bertanggungjawab karena telah menyemprotkan bubuk kimia yang sangat beracun "dispersant" untuk menenggelamkan tumpahan minyak Montara dari permukaan Laut Timor ke dalam dasar laut, sehingga telah membunuh seluruh biota laut yang ada di dasar Laut Timor seperti ikan dasar dan lobster.

Atas permintaan tersebut, Paul Grigson menyatakan akan memberikan jawaban dalam waktu 1 minggu setelah berkoordinasi dengan Menlu Australia, namun sampai sekarang, sudah 2 bulan lamanya belum ada jawabannya.

Sehubungan dengan itu, ia mendesak DPR RI agar segera menyurati Pemerintah Federal Australia dengan memberikan waktu 30 hari dan selambat-lambatnya 60 hari untuk merealisasi pernyataannya di dalam surat mereka kepada rakyat korban.(*)