Wacana Sertifikasi Khatib Ditolak Anggota DPR

Jakarta – Wacana usulan tentang sertifikasi khatib dinilai cenderung provokatif, diskriminatif dan tidak sensitif, menurut Anggota Komisi VIII DPR Mohammad Iqbal Romzi.

"Saya bilang provokatif karena seolah-olah khatib inilah yang menjadi pemicu munculnya pangkal kekerasan, penghujatan, pemecah belah dan merusak kebhinekaan," kata Mohammad Iqbal, Sabtu (4/2).

Ia berpendapat bila hanya ditujukan pada khatib, dapat disebut diskriminatif, padahal dalam pelaksanaan ibadah Jumat sudah ada ketentuan syari yang mengatur.

Dirinya lebih setuju dengan program peningkatan kapasitas khatib dan imam.

Sebelumnya, Wapres Jusuf Kalla menilai tidak mudah untuk melakukan sertifikasi khatib atau penceramah Shalat Jumat karena masjid di Indonesia dibangun oleh masyarakat, bukan pemerintah.

"Masjid di Indonesia dibangun dan diatur oleh masyarakat. Dakwah di Indonesia itu dakwah komunitas sehingga tidak mudah untuk mengatur itu," kata Wapres.

Wapres yang juga Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) mengatakan, di dunia ini hanya tiga negara yang masjidnya dibangun oleh masyarakat yaitu Indonesia, India dan Pakistan.

Selebihnya masjid-masjid dibangun oleh pemerintah seperti Malaysia, negara-negara Timur Tengah hingga Turki.

"Kalau di Malaysia justru khutbah itu tersentralisasi karena imam merupakan pegawai pemerintah," katanya.(*)