Pengamat: BUMN & DK Pertamina Akui Salah Buat Kebijakan

Jakarta - Pengamat Migas dari Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) menduga, secara tersirat Menteri BUMN Rini Sumarno telah mengakui adanya kekeliruan membuat kebijakan perubahan struktur organisasi yang diusulkan oleh Dewan Komisaris Pertamina pada tanggal 8 Agustus 2016.

Setelah ia sadar, lalu dilakukan penggantian lagi dengan melakukan pencopotan Direktur Utama (Dirut) Dwi Sucipto dan Wakil Direktur Utama (Wadirut) Ahmad Bambang melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Pertamina tanggal 3 Februari 2017.

Ia langsung mengangkat Plt Dirut Pertamina Yeni Handayani untuk masa kerja 30 hari.

Dalam rapat itu juga diputuskan untuk menghilangkan jabatan Wadirut dalam struktur organisasi Pertamina.

Publik menilai hal tersebut terkesan terburu-buru dan menduga ada kepentingan yang ingin menguasai BUMN Migas.

"Dengan dihapusnya jabatan Wadirut dari struktur organisasi, maka dapat dikatakan secara sah dan nyata, bahwa Meneg BUMN dengan Dewan Komisaris Pertamina  secara tegas telah mengakui salah membuat kebijakan perubahan struktur organisasi  yang telah disetujui pada tanggal 20 oktober 2016," kata Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, Minggu (5/2).

Anehnya lagi usulan Dewan Komisaris Pertamina saat itu “untuk meningkatkan kinerja perusahaan menghadapi tantangan ke depan dan rencana pembentukan holding migas”, dirasa tidak lazim dan terkesan hanya mencari alasan.

Dalam prosesnya, apa yang sudah diprediksi sejak tanggal 10 Agustus 2016, menjadi kenyataan pada akhirnya.

"Mohon kiranya Presiden menugaskan Penegak Hukum (KPK, Kejaksaan Agung dan Polri), BPK dan Menteri Keuangan untuk melakukan audit forensik atas kebijakan ngawur tersebut, yang telah nyata merugikan negara," tutur Yusri.

Untuk diketahui, lima kilang Pertamina berhenti beroperasi tanpa direncanakan terhitung tanggal 2 Desember 2016 sd 15 Januari 2017.

Pertamina terpaksa mengimport solar di pasar spot dengan harga lebih mahal daripada pengadaan terencana di ISC.

Akibatnya, Pertamina kehilangan margin kilang, serta berpotensi membayar klaim penundaan / "demurage loading"  kapal pemasok minyak mentah di tangki kilang.

Yusri berharap, agar dilakukan peninjauan kembali untuk posisi Menteri BUMN dan jajaran Komisaris Pertamina yang telah gagal dan salah membuat kebijakan selama ini, khususnya terhadap Rini Soemarno, Tanri Abeng dan lainnya.(*)