Dorongan Transparansi Berkeadilan Dalam Bahasan RUU PNPB

Jakarta – Pembahasan RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak (RUU PNBP) didorong untuk transparan dan mengedepankan asas keadilan, menurut Anggota Komisi XI DPR RI Junaidy Auly.

Rencananya RUU ini akan menjadi payung hukum bagi kementerian dan lembaga untuk meningkatkan penerimaan negara khususnya dari sektor non-pajak.

“Maka mekanisme yang lebih transparan menjadi penting," ujar Junaidi.

Ia menjelaskan, bahwa RUU ini dirancang untuk menggantikan UU Nomor 20 Tahun 1997.

"Salah satu titik beratnya adalah pemerintah ingin memperbaiki mekanisme penyusunan tarif PNBP di setiap kementerian dan lembaga, serta persoalan transparansi tadi," ungkapnya.

Lanjutnya lagi, jika RUU PNBP telah disahkan menjadi undang-undang, maka diharapkan terbuka ruang yang lebih besar untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak. Secara khusus juga untuk optimalisasi penerimaan negara dalam APBN 2017.

"Kita harap UU ini akan memfasilitasi serta mendukung optimalisasi pemanfaatan potensi-potensi penerimaan non-pajak, namun tetap memperhatikan asas keadilan," tuturnya.

Dia menjelaskan, bahwa pembahasan RUU ini tidak hanya fokus pada peningkatan penerimaan negara, namun juga tetap mempertimbangkan kapasitas perekonomian agar tidak mengganggu iklim investasi.

“Pada postur APBN 2017 sendiri ditetapkan jumlah pendapatan negara sebesar Rp 1.750,3 triliun. Jumlah ini terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.489,9 triliun, penerimaan negara non-pajak sebesar Rp 250 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp 1,4 triliun,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui bahwa belanja negara tahun 2017 mencapai Rp 2.080,5 Triliun dengan defisit anggaran terhadap PDB mencapai 2,41% atau sekitar Rp 330,2 triliun.(*)