Serikat Pekerja Adukan PT Smelting Gresik Ke DPR

Jakarta  –  PT Smelting Gresik diadukan ke DPR RI oleh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukannya.

Aduan tersebut diterima langsung oleh Anggota Komisi IX DPR RI yang berasal dari Fraksi PKS, Adang Sudrajat.

Wakil Sekretaris IV Serikat Pekerja Logam FSPMI PT Smelting Gresik, Ibnu Shobir mengungkapkan, terdapat 309 pekerja yang mendapatkan PHK sepihak.

Hal itu terjadi setelah para pekerja tersebut melakukan mogok kerja sejak 19 Januari 2017 silam, untuk menuntut keadilan atas diskriminasi yang dilakukan perusahaan.

“Kami melakukan mogok karena pihak manajemen telah melakukan pelanggaran, yang mengakibatkan terciptanya hubungan industrial yang tidak harmonis,” jelas Ibnu.

Pelanggaran pertama, jelasnya, berupa tindakan diskriminasi kenaikan gaji pekerja di Seksi ISFB sebesar Rp 2 juta. Padahal, kenaikan gaji tersebut tidak diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) VI.

Pelanggaran kedua terjadi saat perusahaan melakukan pelanggaran terhadap PKB VII pada tahun 2014 yang berkaitan dengan tambahan gaji kepada pekerja level I di seksi GA dan FB dan berakhir 29 Juni 2016.

Pelanggaran ketiga terjadi pada tahun 2016, dimana PT Smelting tidak menaikkan gaji pekerja berdasarkan ketentuan pada PKB VII, yaitu menyamaratakan kenaikan gaji sebesar Rp 350.000 kepada pekerja dari level I sampai dengan IV.

Padahal, seharusnya kenaikan gaji dihitung berdasarkan inflasi ditambah dengan performa penilaian setiap karyawan. Persoalan ini berakhir pada 29 Juni 2016.

Pelanggaran keempat, perusahaan menaikkan sepihak kesepakatan pada 29 Juni 2016 tersebut dengan menaikkan gaji pekerja level V sampai VI (manajerial) di semua seksi hingga mencapai besar Rp 10.000.000.

“Kenaikan gaji sepihak ini, membuat diskriminasi para pekerja di level bawah, sehingga Serikat Pekerja melakukan perundingan hingga tanggal 6 Januari 2017 dan belum mencapai kesepakatan,” katanya.

Pada 8 Januari 2017, Serikat Pekerja mengirimkan surat pemberitahuan mogok kerja ke perusahaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu sudah mengirimkan surat permohonan mogok lebih dari tujuh hari dan sudah dibicarakan dengan instansi terkait.

“Namun, perusahaan melakukan intimidasi dengan cara memberikan PHK dan mencabut fasilitas kesehatan pekerja dan keluarganya kepada pekerja yang mogok,” tuturnya.

Adang berharap persoalan ini dapat segera diselesaikan secara kekeluargaan di internal perusahaan.

Sebab, semakin lama, persoalan ini akan memicu hilangnya kesejahteraan ribuan orang yang terlibat dalam proses industrialisasi bisnis peleburan (smelting) ini.(Liputan eksklusif oleh Albi Wahyudi, HS)