Presiden Setujui Pemecatan Patrialis Akbar

Jakarta – Presiden Joko Widodo sudah menyetujui surat pemberhentian Patrialis Akbar, ungkap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat. Dengan ini, Majelis Kehormatan MK (MKMK) dapat kembali bekerja memutuskan sanksi etik.

"Presiden rencana sore ini. Waktu itu sudah setuju untuk sesegera mungkin menerbitkan SK pemberhentian," kata Arief.

"Sesegera mungkin supaya bisa di proses. Sore ini beliau balik Jakarta," tambahnya.

Ia menuturkan, Presiden telah berjanji mengeluarkan Keppres pemberhentian Patrialis secepatnya. Sehingga MKMK tidak butuh waktu lama untuk menunggu Keppres tersebut.

"Tidak sampai seminggu, beliau berkenan secepatnya. Dalam waktu 1, sampai 2 hari sudah terbit. Sehingga MKMK segera bersidang menentukan keputusan (sanksi) lalu kita tindak lanjuti lagi," ujarnya.

Arief mengatakan, dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di istana, Selasa (6/2) lalu, pihaknya juga mendiskusikan langkah-langkah yang diambil untuk mencegah terulangnya peristiwa korupsi di MK.

"Kita diskusi supaya, tidak terjadi masa datang. Termasuk soal rekrutmen supaya bisa menghasilkan hakim yang berintegritas," imbuhnya.(*)